KKP raih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2021.

Dokumen hasil pemeriksaan diterima langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara penyerahan yang dilakukan oleh Anggota IV BPK Haerul Saleh di Kantor BPK RI Jakarta, Selasa.

"Alhamdulillah Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan tahun 2021," ujar Menteri Trenggono usai acara penyerahan dalam keterangan tertulis.

Atas capaian tersebut, Menteri Trenggono mengakui pihaknya masih terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan karena masih adanya rekomendasi perbaikan dari BPK, utamanya terkait Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Rencana aksi yang dilakukan di antaranya mengoptimalkan pengawasan terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), melakukan pengawasan dan pengendalian, serta monitoring dan evaluasi terhadap pertanggungjawaban belanja secara cermat.

Kemudian pihaknya segera membuat kebijakan akuntansi, antara lain terkait persediaan, hingga melaksanakan pengendalian terhadap pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap.

"Predikat Wajar Tanpa Pengecualian bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan negara, melainkan agar bagaimana kita mampu menggunakan uang negara sebaik-baiknya, secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat merasakan manfaat dari implementasi kebijakan maupun program kerja KKP," ungkapnya.

Di samping itu, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan tiap unit kerja KKP berjalan sesuai harapan, kementeriannya menerapkan manajemen risiko secara konsisten, serta melibatkan tim Inspektorat Jenderal untuk memberikan pemastian yang independen terhadap tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.

"Saat ini kami sedang menyusun Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 dan saya minta kepada seluruh jajaran Eselon I untuk memperhatikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2021 dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2022," ucapnya.

Menteri Trenggono pun berterima kasih atas komitmen dan kerja keras seluruh jajarannya yang telah bekerja keras dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akuntabel dan transparan, seraya berharap agar predikat WTP ini akan terus bertahan untuk KKP ke depannya.

Sementara itu, Anggota IV BPK Haerul Saleh dalam sambutannya memberikan apresiasi atas upaya perbaikan yang dilakukan oleh KKP di bawah kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono.

“Kami mengapresiasi Menteri Kelautan dan Perikanan beserta jajaran atas upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara,” tutur Haerul Saleh.

Sebagai informasi, LHP merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2021 yang bertujuan untuk memberikan opini dalam kewajaran laporan keuangan.

Baca juga: KKP raih peringkat dua Penilaian Kompetensi BKN Award 2021
Baca juga: Badan Riset SDM berupaya keras dukung KKP raih opini WTP
Baca juga: Menteri: Pejabat baru KKP harus kawal program prioritas

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel