KLB Dicap Inkonstitusional, Demokrat Sumbar: Kami Solid Bersama AHY

Hardani Triyoga
·Bacaan 2 menit

VIVA – Seluruh jajaran Partai Demokrat tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Sumatera Barat menyatakan penolakan terhadap rencana Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara. KLB ini diinisiasi sejumlah eks kader yang sudah dipecat.

Anggota DPR-RI dari Fraksi Demokrat Dapil Sumbar II Rezka Oktoberia menyampaikan alasan KLB yang diinisiasi Jhoni Allen Cs ditolak. Ia menegaskan Demokrat Sumbar solid dalam konsolidasinya untuk tetap bersama di barisan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Hal ini untuk memperkuat konsolidasi dan soliditas Partai Demokrat di Sumbar. Kami ingin tunjukkan kepada masyarakat Indonesia, khususnya Sumbar, bahwa kami partai Demokrat tetap solid bersama Ketum AHY," kata Rezka di Kota Padang dikutip dari Antara, Jumat, 5 Maret 2021.

Selain Rezka Oktoberia, deklarasi menolak KLB juga dihadiri Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat untuk Daerah Pemilihan Sumatera Barat lainnya Darizal Basir.

Ia mengatakan upaya-upaya yang dilakukan oleh sejumlah oknum kader Demokrat ini sebagai upaya yang inkonstitusional dan ilegal.

“Saya menilai, langkah-langkah ini merupakan tindakan inkonstitusional dan tidak mendasar karena tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat yang telah disepakati secara bersama pada Kongres V Partai Demokrat,” jelas Darizal.

Ia memastikan ia dan seluruh kader Demokrat se-Sumbar tetap tegak lurus terhadap kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah untuk periode 2020-2025.

“Saya, Rezka Oktoberia, anggota DPR RI Fraksi Demokrat dan Deputi Operasi dan Kampanye DPP Partai Demokrat, senantiasa tegak lurus terhadap Mas Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum yang dipilih secara demokratis dan sah melalui Kongres V Partai Demokrat,” jelasnya.

Ia mengatakan bahwa seluruh peserta yang hadir dalam KLB tersebut tidak memiliki legal standing sebagai pemilik suara yang sah di Partai Demokrat.

“Saya tegaskan bahwa siapapun peserta yang hadir dalam KLB tidak mempunyai legal standing sah sebagai pemilik suara di Partai Demokrat,” kata dia.

Selanjutnya Rezka mengatakan bahwa KLB tersebut tidak punya dasar hukum yang jelas. AHY adalah ketua umum yang sah dan legal sesuai AD/ART Partai, juga legal menurut aturan perundang-undang berlaku. Ia menekankan panji-panji partai mesti dijaga kehormatan dan marwahnya.

"Kami terus berjuang mempertahankan kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat dari gangguan siapapun dan kami tetap memperjuangkan harapan rakyat dan melanjutkan kerja kerja politik untuk rakyat," ujarnya. (Ant)