KLHK lakukan kolaborasi multipihak urai konflik kawasan Tesso Nilo

·Bacaan 2 menit

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus mendorong penguraian konflik dalam kawasan dan revitalisasi ekosistem melalui penguatan kerja kolaborasi multipihak lewat Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo (RETN).

"Pekerjaan RETN sudah disiapkan rencananya sejak 2016, guna menjaga kawasan hutan yang masih tersisa dan untuk menyelesaikan berbagai konflik serta dinamika yang menyertainya,'' kata Menteri LHK Siti Nurbaya dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Kamis.

Ia mengatakan persoalan yang ada di Tesso Nilo menjadi salah satu semangat dan referensi akademik serta berbasis bukti dalam membahas UU Cipta Kerja pada bab kehutanan dengan bobot untuk keberpihakan pada kepentingan rakyat.

Hal itu disampaikan Siti ketika memimpin rapat RETN bersama Wakil Gubernur Riau, Ketua DPRD, Bupati Pelalawan, jajaran pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat dari Walhi Riau, Jikalahari, EOF dan Paradigma di kantor Taman Nasional Tesso Nillo pada Rabu (22/12).

Hingga saat ini beberapa kerja tapak telah dilakukan dalam rangka revitalisasi, termasuk pendataan, pendampingan, kegiatan rehabilitasi, penegakan hukum, penyelamatan satwa dan lainnya.

Dia mengatakan RETN membutuhkan dukungan dan keterlibatan aktif banyak pihak untuk menyelesaikan konflik yang sudah terjadi lama di lahan bekas HPH tersebut.

Baca juga: Bayi Gajah Lisa TNTN menunggu diberi nama

Ekosistem Tesso Nilo (ETN) merupakan kesatuan kawasan penting bernilai konservasi tinggi yang masih bertahan di Riau. Ekosistem itu terdiri atas tiga kawasan dengan status konservasi TN Tesso Nilo seluas 83.069 hektare (ha) dan kawasan Hutan Produksi eks-HPH Siak Raya Timber seluas 38.560 ha, serta eks-HPH Hutani Sola Lestari seluas 45.990 ha. Di sekitar Ekosistem Tesso Nilo juga terdapat 23 desa tersebar di empat wilayah administrasi Kabupaten Kampar, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Kuantan Singingi.

Ekosistem Tesso Nilo tidak hanya kaya akan flora dan fauna endemik Indonesia, tapi juga menyimpan banyak masalah. Kawasan itu mengalami tekanan dari pembalakan liar, penguasaan sepihak, kebakaran hutan, alih fungsi lahan dan masalah lingkungan lainnya jauh sebelum diresmikan sebagai taman nasional pada 19 Juli 2004.

Saat ini pemerintah bersama pemda, Polri, TNI, kejaksaan, LSM, dan banyak pihak lainnya terlibat dalam satu wadah bersama RETN, untuk menyelamatkan TNTN dan kawasan hutan lainnya di Ekosistem Tesso Nilo baik secara ekologis lingkungan maupun sosial ekonomi masyarakat terdampak.

KLHK dan kelompok masyarakat juga telah bersama-sama melakukan pemulihan lingkungan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di kawasan ekosistem Tesso Nilo dengan luasan mencapai 3.585 ha.

''Kerja kolaborasi akan terus dilakukan sehingga di 2022 kerja RETN sudah bisa mulai terlihat hasil awal dan semoga pada tahun 2023 masalah kompleks di Tesso Nilo sudah bisa diselesaikan,'' tegas Siti.

Baca juga: KLHK optimistis Omnibus Law bisa selesaikan konflik di Tesso Nilo
Baca juga: Konflik gajah Sumatera di Riau meningkat akibat kebakaran Tesso Nilo
Baca juga: KLHK kantongi data cukong lahan Taman Nasional Tesso Nilo

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel