KLHK Ungkap Persentase Daur Ulang Sampah Plastik di Indonesia Masih Rendah

Merdeka.com - Merdeka.com - Sampah plastik di Indonesia masih menjadi masalah yang sulit dipecahkan. Tahun 2018 lalu, Indonesia dinobatkan sebagai negara penghasil sampah plastik laut terbesar ke dua di dunia berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jambeck.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada tahun 2020 Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah. Terkait sampah plastik, hasil penelitian Sustainable Waste Indonesia (SWI) dan Indonesian Plastic Recyclers (IPR) pada tahun 2020 lalu mencatat, produksi limbah kemasan plastik di perkotaan Pulau Jawa saja sekitar 189.000 ton per bulan atau 6.300 ton per hari. Namun, hanya sekitar 11,83 persen atau sekitar 22.000 ton per bulan yang didaur ulang.

Kasubdit Tata Laksana Produsen Direktorat Pengurangan Sampah KLHK, Ujang Solihin Sidik menyampaikan pihaknya ingin menyoroti dampak dari limbah plastik seperti kemasan air minum terhadap lingkungan, dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam konteks pengelolaan sampah air minum dalam kemasan (AMDK).

"Ada tantangan yang harus menjadi perhatian kita semua terkait dengan kemasan air minum dalam kemasan (AMDK), karena kita melihat kemasan plastik seperti PET (Polyethylene terephthalate) yang didaur ulang menjadi botol PET kembali masih sangat kecil. Sebagian besar kemasan PET yang umumnya digunakan untuk kemasan pangan justru menjadi polutan atau sampah buat lingkungan," jelas Solihin, Kamis (9/6).

Sementara itu, pegiat laut bersih yang aktif di bawah Yayasan Penyelam Lestari Indonesia atau Divers Clean Action (DCA), Swietenia Puspa Lestari menilai untuk mencegah penumpukan limbah kemasan plastik di permukaan tanah dan perairan, penting bagi perusahaan-perusahaan produsen produk berkemasan plastik untuk menerapkan ekonomi sirkular.

"Saya setuju dengan penerapan ekonomi sirkular, dan sesuai dengan hierarki pengolahan sampah, kita harus mengurangi sampah dari sumbernya. Dalam arti kita ikut mengedukasi masyarakat untuk menolak penggunaan kemasan yang tidak bisa didaur ulang, atau yang sekali pakai," jelas Swietenia.

Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) buka suara terkait kewajiban pelabelan risiko Bisfenola A (BPA). Menurutnya, ini adalah bentuk nyata perlindungan pemerintah atas potensi bahaya dari peredaran luas galon guna ulang di tengah masyarakat.

BPA adalah bahan kimia yang bisa menyebabkan kanker dan kemandulan. "Pelabelan ini semata untuk perlindungan kesehatan masyarakat. Jadi tidak ada istilah kerugian ekonomi," kata Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Rita Endang seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Jumat (3/6).

Dia menjelaskan draft regulasi pelabelan risiko BPA saat ini masih dalam proses revisi lanjutan di BPOM. Mencakup aturan kewajiban bagi produsen memasang label peringatan potensi bahaya BPA pada galon guna ulang berbahan polikarbonat, jenis plastik yang pembuatannya menggunakan BPA.

"Yang diinginkan BPOM sebatas produsen memasang stiker peringatan. Jadi tidak ada isu tentang sampah plastik sama sekali. Jangan diputarbalikkan," katanya. [ded]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel