Kolaborasi Global Pers Melawan COVID-19

Syahdan Nurdin, ariefarok
·Bacaan 5 menit

VIVA – Kolaborasi Global Pers melawan Covid-19 Masyarakat mungkin masih dapat mengingat cerita berikut ini, sejumlah peristiwa yang terjadi segera setelah pemerintah, pada 2 Maret 2020, mengumumkan tentang dua warga Indonesia positif terinfeksi virus corona.

Identitas kedua pasien pertama Covid-19 sempat menjadi polemik: mesti dibuka atau dirahasiakan. Seorang jurnalis yang mengenakan masker gas saat laporan secara langsung menjadi objek ejekan di media sosial. Sejumlah wartawan menghadiri konferensi pers seorang kepala daerah yang mengumumkan bahwa dia positif Covid-19.

Banyak contoh semacam itu yang sesungguhnya memperlihatkan kegagapan pers nasional akibat tak punya panduan untuk menghadapi pandemi Covid-19. Dampaknya cukup jelas: masyarakat panik dan menjadi tak rasional; alih-alih menaati anjuran pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan, malahan terhasut aneka informasi hoaks di media sosial.

Di satu sisi, pemerintah Indonesia, karena tak punya pengalaman menghadapi pandemi serupa itu seperti halnya banyak negara lain, tampak meraba-raba untuk membuat kebijakan. Di sisi lain, media belum mempunyai informasi dan pengetahuan yang memadai dan akurat untuk disampaikan kepada publik.

Sebenarnya itu dimaklumi. Sebab, selain virus itu merupakan jenis baru dan karenanya menyebabkan penyakit baru pula sehingga belum ada obatnya, tidak banyak informasi ilmiah, bahkan sekadar sebagai pengetahuan dasar, yang dapat disampaikan kepada publik. Badan Kesehatan Dunia pun beberapa kali mengoreksi sejumlah protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19, menyesuaikan hasil riset termutakhir.

Tetapi cerita itu mengisyaratkan satu hal utama: informasi yang benar dan proporsional mutlak diperlukan bahkan oleh penyampai informasi, pers. Masuk akal kalau sejarawan Yuval Noah Harari, dalam “The World after Coronavirus”, mengingatkan agar jurnalis (selain juga saintis, dokter, politikus, dan pengusaha) tetap diizinkan untuk bepergian dalam situasi pembatasan aktivitas.

Para jurnalis termasuk yang wajib dan tak dapat ditawar untuk berada di garis depan dalam menghadapi Covid-19. Bukan hanya karena masyarakat memerlukan informasi yang benar dan proporsional, melainkan juga karena warga dunia harus berbagi informasi untuk mengalahkan corona.

Satu keunggulan manusia dibanding virus corona, menurut Harari, ialah kemampuan manusia untuk berbagi informasi dan pengetahuan. Virus corona di Eropa maupun di Asia tidak dapat bertukar tip tentang cara menginfeksi manusia. Namun China bisa mengajarkan banyak hal kepada Eropa tentang virus corona dan cara mengatasinya.

Begitu pula dalam lingkup domestik Indonesia. Temuan dokter di Surabaya hari ini barangkali dapat menyelamatkan nyawa pasien Covid-19 di Gowa. Saat pemerintah DKI Jakarta bimbang untuk memutuskan satu kebijakan, Anies Baswedan bisa meminta saran dari Ridwan Kamil di Jawa Barat, atau wali kota Seoul, Korea Selatan.

Pers, ringkasnya, memainkan peran sentral untuk menjembatani gerakan bersama melawan Covid-19 sekaligus mengedukasi masyarakat agar tidak meremehkan virus mematikan itu.

Penegakan disiplin protokol kesehatan pencegahan Covid-19 seperti operasi yustisi, atau pengenaan sanksi denda atau bahkan pidana kepada para pelanggarnya, tetap penting, tetapi jangkauan dan efektivitasnya terbatas. Pertimbangkan pertanyaan ini: butuh berapa ratus ribu aparat untuk melaksanakan operasi yustisi setiap hari demi sekadar memastikan warga disiplin mengenakan masker? Dan sampai kapan?

Akan jauh lebih berfaedah dan efektif kalau media secara masif dan kreatif menyampaikan informasi yang benar dan proporsional tentang tindakan-tindakan pencegahan pribadi. Tentu saja media harus terlebih dahulu memiliki informasi yang benar dan akurat atas apa yang akan disampaikan kepada masyarakat agar tidak lagi menyebabkan kepanikan.

Protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 yang disusun oleh pemerintah berdasarkan panduan WHO merupakan yang utama. Selain itu, media bisa menggali sekaligus berbagi informasi tentang kisah-kisah sukses peran pers dan masyarakat dalam pengendalian pandemi Covid-19.

Karena bencana nonalam ini bersifat global, alih-alih masalah di Indonesia saja, diperlukan kerja sama atau kolaborasi pers secara global juga. Media di Indonesia bisa mencontoh Vietnam, misalnya, negara yang sejauh ini dianggap sukses mengendalikan wabah itu bahkan sejak awal pandemi, yang salah satunya tidak terlepas dari peran media—meski media di sana dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah. Pers di Indonesia, sebaliknya, dapat berbagi informasi tentang cara-cara unik masyarakat di Tanah Air, umpamanya kreasi warga Surabaya membentuk Kampung Wani Covid-19, yang barangkali dapat dicontek untuk kemudian dimodifikasi oleh warga Liverpool atau Mumbai.

Patut juga untuk dipertimbangkan agar pers melakukan liputan bersama tentang cara-cara mengedukasi masyarakat untuk memahamkan satu program penting dan mendesak di masa mendatang: vaksinasi. Itu bukan perkara remeh; bahkan tampaknya lebih rumit dari urusan usaha memahamkan publik tentang pentingnya mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Minimnya pengalaman Indonesia, juga beberapa negara lain, dalam hal vaksinasi massal menjadi masalah tersendiri. Menyiapkan petugas pelaksana vaksinasi dan segala infrastruktur atau fasilitasnya sudah cukup jelas menjadi masalah terutama bagi populasi besar penduduk Indonesia dan geografis kepulauan. Tidak dapat dimungkiri juga bahwa banyak orang Indonesia yang belum memahami pentingnya vaksin, atau meragukan keamanannya setelah disuntikkan ke tubuh manusia. Sebagian di antaranya juga mempertanyakan kehalalan vaksin.

Benar, tidak ada satu pun negara yang telah berpengalaman dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19 karena vaksinnya masih dalam tahap uji klinis menuju produksi. Namun, cara pemerintah Vietnam memenangkan kepercayaan publik seperti kampanye melalui media massa, sebagaimana diakui juga oleh Dana Moneter Internasional, layak untuk ditiru.

Dalam kasus spesifik Indonesia dengan mayoritas penduduknya Muslim, urusan halal atau haram vaksin Covid-19—entah buatan China atau negara lain atau produk dalam negeri—menjadi tantangan tersendiri. Masalahnya tidak akan selesai dengan pers menyampaikan dua-tiga kali video pidato Presiden Joko Widodo dan ketua Majelis Ulama Indonesia tentang pentingnya vaksin.

Pers di Indonesia perlu juga mencari contoh atau model edukasi yang efektif kepada masyarakat tentang vaksin dan persiapan proses vaksinasi di negara lain yang memiliki populasi Muslim cukup besar. Kerja sama atau kolaborasi lembaga pers lintas negara, misalnya reportase langsung antarnegara, merupakan satu keniscayaan untuk memenangi pertempuran melawan virus corona.

Intinya, seperti diingatkan Guy Thwaites, Direktur Penelitian Klinis Oxford University yang berbasis di Ho Chi Minh City, Vietnam, "Ini bukan respons menggunakan teknologi tinggi, namun respons yang cepat dan terorganisasi dengan baik." (Penulis: Mohammad Arief Hidayat)