Kolaborasi pemerintah tingkatkan mutu-produktivitas kakao

Kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan asosiasi petani, koperasi, gabungan kelompok tani (gapoktan), disebut dapat meningkatkan mutu dan produktivitas kakao melalui berbagai program yang telah diterapkan.

Ketua Dewan Kakao Indonesia Soetanto Abdoellah dalam sambutannya pada acara Hari Kakao Nasional ke 10 di JiExpo Jakarta, Minggu, menghimbau para pelaku usaha, para petani kakao dan pemerintah untuk berkolaborasi dalam pemenuhan kebutuhan biji kakao nasional, peningkatan mutu kakao serta produksi kakao olahan yang ada di Indonesia.

“Pada kesempatan yang baik ini, mari kita terus semangati para koperasi, Gapoktan dan petani agar bisa berkontribusi dalam meningkatkan produksi kakao nasional," kata Soetanto.

Dewan Kakao Indonesia bekerjasama dengan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian menyelenggarakan Hari Kakao Nasional ke 10 di JiExpo Kemayoran dengan tema “Menuju Indonesia Sebagai Produsen dan Konsumen Kakao Berkelanjutan”.

Kementerian Pertanian melalui Ditjen Perkebunan terus berupaya untuk bekerja sama dengan pemangku kepentingan, gapoktan atau asosiasi petani kakao untuk pemenuhan permintaan kakao yang terus meningkat setiap tahunnya.

Dirjen Perkebunan Kementan Andi Nur Alam Syah pada kesempatan lain mengapresiasi peran serta pelaku usaha kakao Indonesia namun perlu bersinergi agar hasilnya lebih maksimal dari hulu ke hilir.

“Kami mengimbau agar para pelaku usaha, petani dan lembaga penelitian bersama-sama pemerintah baik pusat maupun daerah bersinergi serta bekerja sama secara intensif dalam mewujudkan kebun kakao berproduksi tinggi dan berkelanjutan,” kata Andi Nur.
Baca juga: Kemenperin optimis ekspor coklat terjaga di tengah potensi resesi

Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjen Perkebunan Kementan Hendratmojo Bagus Hudoro menyampaikan bahwa prospek pasar kakao memerlukan komitmen bersama antara beragam pemangku kepentingan.

“Melalui mekanisme peningkatan mutu biji kakao dalam rangka pemenuhan permintaan industri, membuka akses SOP yang dibutuhkan petani dalam upaya memenuhi kebutuhan pasar atau pelaku usaha baik dalam bentuk pelatihan dan pendampingan," katanya.

Selain itu diperlukan keterbukaan pelaku usaha dalam bekerja sama dengan prinsip saling menguntungkan untuk menguatkan rantai pasok khususnya mendapatkan bahan baku untuk memenuhi kapasitas terpasang dan target usaha.

"Poin paling penting adalah pelaku usaha dapat memberikan insentif harga bagi petani yang berhasil memenuhi SOP sesuai kebijakan,” kata Bagus.
Baca juga: Kementan sebut diperlukan kolaborasi tingkatkan produktivitas kakao

Kakao merupakan komoditas unggulan subsektor perkebunan. Komoditas kakao memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia yakni sebagai penghasil devisa negara, sumber pendapatan petani, penciptaan lapangan kerja, mendorong agribisnis dan agroindustri serta pengembangan wilayah.

Luas areal pengembangan kakao mencapai 1,5 juta hektar dengan produksi sebesar 721 ribu ton menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara produsen terbesar dunia, bahkan sudah bertransformasi sebagai negara pengolah kakao.

Selain itu komoditas kakao memberikan sumbangan devisa sebesar Rp1,24 miliar dan merupakan penghasil devisa terbesar ketiga sub sektor perkebunan setelah kelapa sawit dan karet.

Baca juga: Kemenperin: 85 persen produk kakao intermediate diekspor ke 96 negara