Kolom Prof Tjandra: Penerimaan Masyarakat untuk Divaksin COVID-19

Tasya Paramitha
·Bacaan 4 menit

VIVA – Berita tentang vaksin COVID-19 terus bergulir. Beberapa negara sudah mengeluarkan izin edar sementara dan bahkan sudah mulai menyuntikkan vaksin pada warganya. Kita masih ikuti terus bagaimana prosesnya di Indonesia, yang disebutkan bahwa vaksinasi akan dilakukan sesudah ada kajian dan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta penjelasan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang aspek kehalalannya.

Bila proses penyuntikkan sudah akan dimulai, maka tentu kita perlu tahu bagaimana kesiapan atau kesediaan masyarakat Indonesia terhadap vaksin ini. Setidaknya, ada dua survei yang sudah dilakukan selama ini untuk mendapatkan gambaran itu. Yang pertama adalah Survei Penerimaan Vaksin COVID-19 di Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan, ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization), UNICEF dan WHO. Survei daring ini berlangsung dari tanggal 19 sampai 30 September 2020, dengan sampel lebih dari 115.000 responden dari 34 provinsi di Indonesia.

Hasilnya menunjukkan bahwa sekitar 65 persen responden menyatakan bersedia menerima vaksin COVID-19 jika disediakan pemerintah, sedangkan delapan persen di antaranya menolak. 27 persen sisanya menyatakan ragu dengan rencana pemerintah untuk mendistribusikan vaksin COVID-19.

Tingkat penerimaan vaksin paling tinggi tampak di provinsi-provinsi di Pulau Papua, Jawa dan Kalimantan. Tingkat penerimaan di beberapa provinsi di Sumatera, Sulawesi, dan Maluku lebih rendah. Provinsi Papua Barat paling tinggi tingkat penerimaannya (74 persen) dibandingkan dengan seluruh provinsi lainnya, sedangkan Provinsi Aceh paling rendah (46 persen).

Tingkat penerimaan vaksin tertinggi (69 persen) berasal dari responden yang tergolong kelas menengah dan yang terendah (58 persen) berasal dari responden yang tergolong miskin. Secara umum, makin tinggi status ekonomi responden, makin tinggi tingkat penerimaannya. Namun, penolakan tertinggi ditunjukkan responden yang tergolong ekonomi tertinggi (12 persen) dan yang terendah ditunjukkan responden kelas menengah (7 persen). Satu pertiga responden yang tergolong miskin belum memutuskan menerima atau menolak vaksin dan tingkat keraguan cenderung menurun seiring meningkatnya status ekonomi.

Responden mengungkapkan kekhawatiran terhadap keamanan dan keefektifan vaksin, menyatakan ketidakpercayaan terhadap vaksin, dan mempersoalkan kehalalan vaksin. Alasan penolakan vaksin COVID-19 paling umum adalah terkait dengan keamanan vaksin (30 persen); keraguan terhadap efektivitas vaksin (22 persen); ketidakpercayaan terhadap vaksin (13 persen); kekhawatiran adanya efek samping seperti demam dan nyeri (12 persen); dan alasan keagamaan (8 persen).

Survei kedua diselenggarakan oleh Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) dalam bentuk Survei Kepercayaan Publik Nasional Pada Vaksin dan Vaksinasi COVID-19, yang baru merilis Temuan Survei Nasional: Updated 16 – 19 Desember 2020. SMRC telah melakukan sejumlah survei nasional dengan memilih sampel secara random dari populasi pemilih (warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah). Seluruh responden dalam survei tersebut diwawancarai dengan tatap muka.

Untuk mengetahui perkembangan isu-isu mutakhir, maka dilakukan survei telepon terhadap responden survei tersebut. Sampel survei dengan telepon ini hanya untuk responden yang memiliki telepon/cellphone, sebesar 71 persen dari populasi nasional. Sampel sebanyak 1.202 responden dipilih secara acak dari koleksi sampel acak survei tatap muka yang telah dilakukan SMRC sebelumnya, dengan jumlah proporsional menurut provinsi untuk mewakili pemilih nasional.

Margin of error survei diperkirakan +/-2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 prsen, asumsi simple random sampling. Wawancara terakhir dilakukan pada 16-19 Desember 2020. Survei telepon sebelumnya dilaksanakan secara rutin setiap satu minggu sekali sejak April 2020 untuk berbagai topik penelitian.

Kesimpulan survei ini menunjukkan bahwa mayoritas warga (67 persen) tahu atau pernah dengar bahwa pemerintah akan memberikan vaksin/vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat. Dari yang tahu, mayoritas (67 persen) yakin rencana tersebut akan terealisasi; yang tidak yakin 26 persen, dan yang tidak menjawab 7 persen.

Walaupun tidak mayoritas, jumlah yang tidak yakin ini besar. Warga umumnya (70 persen) percaya/sangat percaya pemerintah mampu menyediakan vaksin COVID-19 sesuai kebutuhan, yang tidak percaya/sangat tidak percaya 15 persen dan yang tak bersikap 15 persen.

Sejauh ini mayoritas warga belum mantap untuk melakukan vaksinasi. Hanya 37 persen warga yang menyatakan secara tegas mau divaksin. Selebihnya, 17 persen tidak mau, 40 persen pikir-pikir dulu, dan 6 persen tidak menjawab. Dalam perkembangan dua minggu di bulan Desember terjadi penurunan keinginan untuk melakukan vaksinasi dari 54 persen dalam survei 2-5 Desember 2020 menjadi 37 persen dalam survei terakhir 16-19 Desember 2020.

Hasil kedua survei ini tentu akan menjadi masukan penting dalam pelaksanaan vaksinasi di 2021 ini. Berbagai pertimbangan dan persiapan amat matang tentu perlu dilakukan secara amat rinci. Semoga program vaksinasi COVID-19 akan memberi hasil yang penting dalam pengendalian Pandemi COVID-19. Tentu kita semua masih harus tetap menjalankan protokol kesehatan 3M secara ketat dan program pengendalian tetap harus meningkatkan kegiatan 3T (test, trace dan treat) secara konsisten.

Prof Tjandra Yoga Aditama
Guru Besar Paru FKUI. Mantan Direktur WHO SEARO dan Mantan Dirjen P2P & Ka Balitbangkes

Ingat, saat ini jumlah kasus COVID-19 di Indonesia masih tinggi. Untuk itu jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan lakukan 3M: Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Jauhi Kerumunan serta Mencuci Tangan Pakai Sabun,

#pakaimasker
#jagajarak
#cucitangan
#satgascovid19
#ingatpesanibu