Kolom Prof Tjandra Yoga: International Health Regulation dan Pandemi

Lutfi Dwi Puji Astuti
·Bacaan 3 menit

VIVA – Dunia sudah memiliki International Health Regulation (IHR) dalam kaitannya dengan masalah kesehatan antara negara seperti pandemi sekarang ini. IHR yang sekarang dipakai bermula di tahun 2005 dan ditandatangani semua anggota World Health Organization (WHO), termasuk Indonesia.

Sejarahnya bermula pada tahun 1951 dimana WHO meluncurkan International Sanitary Regulation (ISR), yang kemudian berubah menjadi International Health Regulation (IHR) versi pertama di tahun 1969 yang hanya mencakup sebagian penyakit dan kegiatan terbatas pula. Baru pada tahun 2005 diluncurkan yang cukup lengkap yang digunakan hingga kini, dan sering disebut sebagai International Health Regulation yang disingkat sebagai IHR 2005.

IHR 2005 adalah dokumen legal yang mengikat kepada WHO dan semua negara anggotanya dan berisi hak, kewajiban dan berbagai prosedur standar (standardized procedures). Tujuan dari IHR 2005 adalah mencegah, melindungi, melakukan pengendalian dan memberikan respon kesehatan masyarakat terhadap penyebaran penyakit antar negara dan melakukan upaya membatasi risiko kesehatan, dengan sedapat mungkin tanpa harus mengganggu lalu lintas dan pedagangan internasional.

Untuk dapat menerapkan IHR maka negara harus mempersiapkan delapan kemampuan ini (core capacities), yaitu kebijakan dan legislasi, koordinasi, surveilan, respon, kesiapan (preparedness), komunikasi risiko, sumber daya manusia dan kegiatan laboratorium. Kapasitas inti ini harus tersedia dalam proporsi masing-masing di tingkat pusat dan daerah serta di tingkat masyarakat. Sudah pula disadari dalam IHR 2005 bahwa ancaman kesehatan global dapat dalam lima bentuk, yaitu penyakit Infeksi, zoonosis (penyakit yang berhubungan dengan binatang), keamanan pangan, kimia dan radio nuklir. Seperti apa kesiapan negara dalam hal ini?

Untuk menilai kesiapan negara dalam pelaksanaan kapasitas inti ini maka dalam dokumen IHR 2005 ada mekanisme evaluasi mandiri dimana negara mengevaluasi dirinya sendiri. Belakangan hal ini dikembangkan menjadi gabungan antara evaluasi mandiri, “peer review” dan evaluasi pihak eksternal secara sukarela, yang disebut “Joint External Evaluation (JEE)”.

JEE ini sudah dilakukan di banyak negara antara tahun 2016 – 2019 dan banyak yang mendapat hasil yang cukup baik, tetapi ternyata ketika Pandemi COVID-19 datang melanda maka praktis semua negara di dunia kewalahan menghadapinya. Karena itu, sudah banyak dibicarakan bahwa mekanisme JEE mungkin perlu diperbaiki agar dapat benar-benar menilai sebarapa jauh kesiapan suatu negara, dan kalau ada kemampuan/kegiatan tertentu yang belum cukup siap maka bagaimana upaya memperbaikinya.

Satu aspek penting dalam IHR 2005 adalah kewenangan Direktur Jenderal WHO untuk menyatakan suatu keadaan sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC), sesudah mendengar rekomendasi dari Emergency Committee. Kebetulan saya pernah menjadi anggota Emergency Committee ini beberapa waktu yang lalu, yang biasanya terdiri dari beberapa belas pakar kesehatan internasional. PHEIC dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai KKMMD, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan Dunia, yang artinya adalah kejadian luar biasa yang mungkin memberi risiko bagi negara lain melalui penyebaran penyakit secara internasional dan berpotensi membutuhkan koordinasi internasional untuk menanggulanginya.

Seperti kita ketahui, COVID-19 dinyatakan sebagai PHEIC pada 30 Januari 2020 dan dinyatakan sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Dalam IHR 2005 juga dicantumkan bahwa negara anggota WHO harus melaporkan gangguan kesehatan yang berpotensi menjadi PHEIC dalam waktu satu kali 24 jam ke WHO, maksudnya tentu agar WHO dapat menginformasikan risiko penyebaran internasional ke negara2 lain agar mereka mengantisipasinya. Simak informasi selengkapnya di halaman berikut.

Negara tempat awal kejadian PHEIC juga diharapkan melakukan upaya penanggulangan maksimal agar penyakit tidak menyebar ke negara-negara lain. Dalam hal ini maka laporan awal dari “Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response (IPPR)” yang dibentuk WHO untuk mengevaluasi respon dunia dalam menangani pandemi COVID-19 secara jelas menyatakan bahwa upaya yang dilakukan pada awal 2020 tidaklah cukup memadai sehingga akhirnya pandemi meluas sampai sekarang ini.

Prof Tjandra Yoga Aditama
Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI/ Guru Besar FKUI
Mantan Direktur WHO SEARO dan Mantan Dirjen P2P & Ka Balitbangkes

Seperti diketahui, saat ini kasus COVID-19 masih tinggi. Untuk itu, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dan lakukan 3M: memakai masker, menjaga jarah dan menjauhi kerumunan serta mencuci tangan pakai sabun.

#ingatpesanibu
#pakaimasker
#jagajarak
#satgascovid19
#cucitanganpakaisabun