Kominfo Ancam Blokir WhatsApp hingga Instagram, Cak Imin Nilai Sulitkan Masyarakat

Merdeka.com - Merdeka.com - Sejumlah aplikasi asing popular seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, Netflix, hingga Google terancam diblokir pemerintah karena belum mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Privat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019.

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengingatkan apabila semua aplikasi tersebut diblokir, maka akan merepotkan masyarakat. Dia mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengomunikasikan dan meminta perusahaan teknologi domestik maupun asing agar segera mendaftar PSE.

"Kalau aplikasi tersebut diblokir akan menyulitkan masyarakat, instansi pemerintahan, dan swasta yang menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut dalam aktivitasnya," ujar Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin dalam keterangannya, Selasa (19/7).

Cak Imin juga meminta seluruh perusahaan teknologi dalam negeri maupun asing untuk mendaftarkan PSE sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

"Mengingat perusahaan yang sudah mendaftar PSE dapat meningkatkan kepercayaan dan rasa aman bagi masyarakat Indonesia yang menggunakan aplikasi tersebut," kata dia.

Masyarakat Tak Perlu Khawatir

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta masyarakat tidak khawatir dengan ancaman pemblokiran aplikasi oleh pemerintah. Menurutnya, rencana pemblokiran itu sebagai sikap tegas pemerintah untuk melindungi data pribadi penggunanya.

"Rencana pemblokiran ini adalah sikap tegas pemerintah Indonesia untuk melindungi data pribadi penggunanya yakni masyarakat Indonesia dari kebocoran atau penyalahgunaan data, dan mewujudkan ruang digital yang aman," pungkas Cak Imin.

Sebelumnya, Kominfo mengancam memblokir sejumlah aplikasi lantaran belum mendaftar sebagai PSE. Menkominfo Johnny G Plate mengatakan aturan PSE Lingkup Privat wajib buat semua perusahaan teknologi, baik asing maupun lokal.

Semua diwajibkan mendaftar ke negara. Langkah tersebut diambil untuk memenuhi persyaratan perundang-undangan paling lambat tanggal 20 Juli ini.

Reporter: Delvira Hutabarat/Liputan6.com [tin]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel