Kominfo Sebut Fenomena Post Truth Ganggu Komunikasi Publik Selama Pandemi Covid-19

·Bacaan 1 menit

Liputan6.com, Jakarta - Fenomena "post truth" atau pascakebenaran telah mengganggu komunikasi publik selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Dikutip dari Antara, hal itu diungkap Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Prof Widodo Muktiyo.

"Kami lihat sekarang banyak orang yang tiba-tiba bisa mempengaruhi, padahal dia tidak membawa kebenaran, melainkan sensasi dan halusinasi," kata Widodo saat diskusi daring dengan tema Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Amin di Jakarta, Senin (26/10).

Menurut Prof Widodo, situasi ini membuat dinamika komunikasi publik mengalami persaingan untuk merebut kebenaran dalam benak publik. Kemudian, termasuk pula adanya kepercayaan masyarakat hanya pada kelompoknya saja.

Kemudian muncul kondisi di mana hampir setiap orang bisa memproduksi, mengonsumsi dan mendistribusikan, melahirkan situasi yang disebut dengan infodemik. Akibatnya, tidak hanya masalah komunikasi publik terganggu, namun juga tersampaikannya informasi tidak sehat.

Prof Widodo mengungkapkan bulan Maret 2020 menjadi saat paling berita bohong berembus selama pandemi Covid-19. Hal ini menyebabkan muncul beragam reaksi masyarakat, salah satunya kepanikan untuk membeli sesuatu atau panic buying.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

YouTube Paling Sering Digunakan

Prof. Dr. Widodo Muktiyo, Direktur Jenderal IKP Kemkominfo dalam webinar bertajuk 'Kesiapan Destinasi Wisata di Era Adaptasi Kebiasaan Baru', Jum’at, 9/10/2020. (dok. Liputan6.com/Brigitta Bellion)
Prof. Dr. Widodo Muktiyo, Direktur Jenderal IKP Kemkominfo dalam webinar bertajuk 'Kesiapan Destinasi Wisata di Era Adaptasi Kebiasaan Baru', Jum’at, 9/10/2020. (dok. Liputan6.com/Brigitta Bellion)

Prof Widodo juga menyebut, selama pademi COVID-19, aplikasi YouTube paling banyak digunakan oleh masyarakat. Namun, hal itu masih dapat dikontrol oleh Kominfo. Begitu juga dengan platform media sosial Facebook atau Instagram.

Tapi, khusus aplikasi WhatsApp (WA) diakuinya sulit untuk dikontrol karena tertutup dan hanya bisa dipantau oleh anggota percakapan grup itu saja.