Kominfo soal RUU PDP: Masih Dibahas, Selesai Secepatnya

Merdeka.com - Merdeka.com - Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) hingga saat ini belum ketok palu. Di sisi lain, kebocoran data pelanggan makin kerap terjadi. Masyarakat pun akhirnya menjadi korban. Lantas, bagaimana perkembangan RUU PDP saat ini?

Dirjen APTIKA Kominfo, Semuel A. Pangerapan mengakui bahwa RUU PDP sejauh ini masih dibahas bersama DPR RI. Sayangnya, ia tak menjelaskan secara spesifik persoalan yang masih menjadi bahan pembahasan.

"Ini lagi masih di bahas. Targetnya cepat selesai di tahun ini," ujar pria yang akrab disapa Semmy ini saat konferensi pers di Gedung Kominfo, Jakarta, Senin (5/9).

Meski begitu, Semmy mengungkapkan bahwa tidak hanya RUU PDP satu-satunya cara untuk menekan pembobolan data. Penyedia layanan pun harus mumpuni menjaga kerahasiaan data.

"Kalau gak siap simpan data, ya udah gak usah collect data. Atau gak, minta minim data saja," kata dia.

Menurut dia, setiap kali ada kebocoran terdapat dua hal. Pertama adalah pelanggaran administratif dari penyedia. Sesuai dengan UU ITE setiap pengendali data wajib menjaga keamanan dan kerahasiaannya. Kedua, pengendali harus memastikan jangan sampai tahu ada kebocoran data tapi belum ditutup.

"Nah, itu tanggung jawab mereka," jelas Semmy.

Terpisah di lain kesempatan, pengamat INDEF Nailul Huda pernah mengatakan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bila kedaulatan digital bisa terwujud. Syaratnya adalah infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), Penggunaannya, serta segera disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Menurutnya, jangan ada ketimpangan yang tinggi di antara syarat-syarat tersebut. Misalnya saja, terlalu memikirkan disahkannya RUU PDP saja, tak memperhatikan hal-hal teknis lainnya. Namun justru semua hal perlu adanya orkestrasi yang bagus.

"Seperti yang saya sampaikan harus dilakukan secara pararel. Kita mengejar ke parlemen juga untuk menegakan RUU PDP. RUU PDP elemen dalam hal perlindungan data pribadi. Ketika disahkan pun, itu sudah menunjukan perbaikan. Kedaulatan digital itu harus dilihat secara holistic. Bukan cuma mengenai peraturan saja. Kita dorong semua agar selesai, pada akhirnya kedaulatan digital tercapai secara inklusif," jelas dia. [faz]