Komisi I DPR Akui Pengelolaan Satu Data Jateng lebih Maju dari Daerah Lain

Merdeka.com - Merdeka.com - Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis menilai pengelolaan satu data di Jawa Tengah (Jateng) sudah maju. Hal itu dinilai sebagai bentuk kesiapan Jateng dalam pengelolaan data maupun mengantisipasi serangan siber.

Kharis mengungkapkan itu saat melakukan kunjungan kerja di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang Selasa (8/11). Pertemuan Komisi I DPR dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membahas pengelolaan satu data di Jateng.

"Saya apresiasi Jawa Tengah karena sudah maju banget. Terus terang kami sudah ke beberapa daerah dan belum se-maju Jawa Tengah. Apalagi tadi disampaikan beberapa kali juga dirujukkan dari teman-teman dari provinsi lain," ujar Abdul Kharis usai pertemuan.

Pengelolaan satu data di Jateng telah tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Satu Data Jawa Tengah. Pergub itu merupakan kebijakan tata kelola data untuk menghasilkan data yang akurat, terpadu, mutakhir dan mudah diakses.

Selain itu, Jateng juga telah memiliki tim tanggap serangan siber yang melaksanakan program JatengProv-CSIRT (Computer Security Incident Response Team). Tim tersebut dibentuk untuk meminimalisir terjadinya serangan siber atau menangani kasus-kasus kebocoran data.

Lebih dari itu, Kharis mengungkapkan dalam pertemuan itu Komisi I DPR juga mendapatkan aspirasi yang cukup baik dari Ganjar beserta jajarannya.

Menurut Kharis, dengan terobosan-terobosan yang ada, Pemprov Jateng sangat berpotensi menjadi daerah percontohan pengelolaan data dan diterapkan di tingkat nasional.

"Saya kira ini masukannya sangat berarti bagi kami untuk panja ini, dan mudah-mudahan nanti secara nasional kita mungkin bisa mencontoh pengelolaan data untuk antisipasi kebocoran data sesuai dengan yang dilakukan Jawa Tengah," ucap Kharis.

Sementara itu Ganjar mengatakan, Pemprov Jateng siap melaksanakan perintah pusat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Menurut Ganjar, edukasi kepada masyarakat terkait UU PDP juga mesti dilakukan agar kewaspadaan terhadap data-data pribadi bisa lebih meningkat.

"Kita lakukan tahapan itu meskipun kita akui belum sempurna amat gitu ya. Tapi on going process lah, sampai menuju ke titik yang diharapkan Komisi I kita akan coba lakukan," ujar Ganjar.

"Kita harus melaksanakan regulasi agar bagaimana data itu tidak bocor, maka edukasi mesti dilakukan. Jangan angel-angel (susah-susah) sosialisasinya. Frekuensinya harus sama dengan sasaran yang kita mau," sambung Ganjar.

Ganjar pun mengingatkan masyarakat untuk menjaga kerahasiaan data pribadinya dengan sangat hati-hati, agar data yang tersimpan tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. [cob]