Komisi I DPR minta anggaran Kemhan dan TNI di 2023 ditambah

Anggota Komisi I DPR RI Yan Permanes Mandenas meminta penambahan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI Tahun 2023 karena alokasi sebesar Rp130 triliun untuk tahun depan masih kurang, khususnya dalam modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).

"Komisi I DPR mendukung peningkatan anggaran Kemhan/TNI terkait kondisi geopolitik global saat ini. Penambahan anggaran tersebut harus jadi perhatian Pemerintah karena alutsista perlu modernisasi dan belanja," kata Yan Mandenas usai Rapat Kerja Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia menilai dukungan anggaran bagi Kemhan/TNI minim, sehingga dalam jangka waktu dua hingga tiga tahun ke depan Indonesia tidak bisa memenuhi kebutuhan alutsista.

Kinerja para prajurit TNI di daerah juga belum didukung dengan alutsista yang memadai, katanya, sehingga perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

"(Anggaran Kemhan/TNI tahun 2023) Sekitar Rp130 triliun, namun mudah-mudahan ada tambahan. Anggaran itu dibagi ke lima, yaitu Kemhan, Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara," jelasnya.

Menurut dia, penguatan alutsista tersebut dibutuhkan karena Indonesia memiliki perbatasan dengan negara-negara tetangga, sehingga tidak menutup kemungkinan mendapatkan ancaman dari pihak-pihak yang tidak menginginkan persatuan dan kesatuan NKRI.

Baca juga: Penurunan anggaran pertahanan pengaruhi target modernisasi alutsista

Kondisi geopolitik saat ini juga menjadi ancaman paling dahsyat, sehingga Pemerintah perlu mengantisipasi khususnya dengan memberikan dukungan penguatan alutsista untuk pertahanan bangsa Indonesia.

"Kondisi pertahanan kita bukan hanya soal keamanan dan ketertiban masyarakat, namun soal pertahanan darat, laut, dan udara yang dibangun. Dukungan dalam antisipasi ancaman dari dalam dan luar. Kita belajar dari perang Rusia-Ukraina untuk membangun kekuatan pertahanan agar lebih baik," ujarnya.

Yan Mandenas menjelaskan tambahan anggaran Kemhan/TNI digunakan juga untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI guna menghilangkan faktor non-teknis di institusi tersebut. Pemerintah wajib memenuhi faktor kesejahteraan prajurit agar tidak terjadi lagi kasus jual beli senjata yang pernah dilakukan oknum TNI di Papua.

Oleh karena itu, dia berharap pemenuhan kesejahteraan prajurit seirama dengan langkah dukungan penguatan alutsista dan pertahanan negara dalam rangka membangun postur pertahanan Indonesia yang ideal.

Baca juga: Komisi I DPR melanjutkan pembahasan anggaran Kemhan/TNI 2023