Komisi II DPR: Menteri ATR/BPN perlu atasi penyelesaian tanah IKN

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin memandang perlu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyelesaikan hambatan komunikasi dan penyelesaian tanah Ibu Kota Negara (IKN) dengan warga setempat, tanah adat, hingga kesultanan.

Yanuar Prihatin menilai pergantian Menteri ATR/Kepala BPN menyiratkan pesan bahwa Presiden Jokowi menghendaki agar target di bidang pertanahan lebih bisa dijamin untuk dicapai.

"Soal tanah IKN harus dituntaskan segera. Presiden sepertinya menangkap bahwa tanah IKN ternyata belum clear and clean. Masih ada hambatan komunikasi dan penyelesaian tanah IKN dengan warga setempat, tanah adat, hingga kesultanan," kata Yanuar di Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, menurut dia, persoalan tanah IKN merupakan salah satu persoalan mendesak yang harus diselesaikan Menteri ATR/Kepala BPN.

Dikatakan pula bahwa jabatan Menteri ATR yang diemban oleh seorang mantan Panglima TNI diharapkan persoalan tanah IKN bisa dituntaskan lebih cepat, damai, dan opsi penyelesaiannya bisa diterima semua pemangku kepentingan terkait.

"Yang lebih penting dari semua itu adalah target pencapaian kinerja Kementerian ATR/BPN dalam sisa masa jabatan Presiden Jokowi hingga 2024. Pergantian menteri ini menyiratkan bahwa Jokowi menghendaki agar target di bidang pertanahan lebih bisa dijamin untuk dicapai," ujarnya.

Menurut dia, berbagai persoalan pertanahan harus bisa diselesaikan dengan baik, terutama terkait mafia tanah, sertifikasi tanah, reforma agraria, sumber daya manusia bidang pertanahan, dan kultur kerja di Kementerian ATR/BPN.

Sebelumnya, Presiden Jokowi melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Pelantikan Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahjanto berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 64P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019—2024 yang ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2022.

Presiden Jokowi juga melantik tiga wakil menteri baru Kabinet Indonesia Maju, yaitu Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan Raja Juli Anthony sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pelantikan tiga wakil menteri itu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 24 M Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Baca juga: Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sebut siap dukung IKN

Baca juga: Telkom dukung pembangunan berkelanjutan melalui kota pintar

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel