Komisi III DPR Minta Polri Sampaikan Hasil Autopsi secara Utuh Redam Asumsi Liar

Merdeka.com - Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni meminta Polri menyampaikan hasil autopsi pertama Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat ke publik. Menurutnya, hal ini sejalan dengan yang diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar penanganan kasus Brigadir J dilakukan terbuka dan tidak ditutup-tutupi.

"Hasil autopsi harus menyeluruh, tidak bisa satu-satu, itu akan dianggap berspekulasi. Lebih baik terbuka secara langsung agar publik tahu benar perkara tersebut. Presiden juga sudah sampaikan dibuka apa adanya," kata Sahroni saat dihubungi wartawan pada Jumat, (22/7).

Namun, kata Sahroni, Polri juga harus mencari waktu yang tepat dalam menyampaikan hasil autopsi pertama Brigadir J. Hasilnya pun harus disampaikan secara komprehensif.

"Harus ada manajemen timing yang baik dalam menyampaikan ini ke publik. Saya kira baiknya disampaikan secara komprehensif, tidak sepotong-sepotong. Informasi yang sepotong-sepotong bisa menyebabkan misinformasi dan asumsi-asumsi liar di masyarakat," tutur dia.

"Jadi apabila pemeriksaan paling tidak sudah selesai 1 fase, baru sampaikan ke publik. Jangan baru 1/4 fase sudah konpers," jelas dia.

Dirinya siap memantau setiap perkembangan kasus Brigadir J yang ditangani oleh tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Tetapi, ia tidak bisa mengintervensi Polri dalam menangani perkara tersebut. Dia hanya berpesan, Polri harus transparan dalam mengungkap kasus ini.

"Saya sebagai Wakil Ketua terus memantau perkembangan kasus tersebut dan saya tidak bisa mengintervensi, karena itu bagian dari internal mereka (Polri) yang harus diselesaikan secara profesional untuk disajikan ke publik. Saya kira apapun hasil pemeriksaannya, harus dibuka secara transparan ke publik," ujar Bendahara Umum Partai NasDem ini.

Diketahui, Presiden Jokowi memerintahkan Polri dan tim khusus untuk mengusut kasus ini agar transparan dalam melakukan penyelidikan. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi mengenai kasus Brigadir J.

"Saya kan sudah sampaikan, usut tuntas. Buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Transparan. Udah," kata Jokowi di NTT pada Kamis, (21/7).

Menurut dia, pengungkapan secara transparan perlu dilakukan agar masyarakat tidak berspekulasi terhadap kasus yang terjadi ditangani oleh Polri. "Itu penting agar masyarakat tidak ada keragu-raguan terhadap peristiwa yang ada. Ini yang harus dijaga, kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga," tandasnya. [ded]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel