Komisi IV DPR kritisi validitas data produksi beras Kementan

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta pengelolaan data produksi beras dilakukan secara terbuka dan tervalidasi agar sesuai dengan pasokan yang ada di lapangan dan memastikan ketahanan pangan.

Sudin dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Pangan Nasional (BPN), dan BUMN Pangan di Jakarta, Rabu, mencontohkan data produksi beras nasional yang identik kendati pun anggaran yang digelontorkan oleh Kementan berubah-ubah setiap tahun.

"Saya punya data anggaran Kementan 2018 Rp24,038 triliun, hasil padinya 59 juta ton. Tahun 2019 Rp21,831 triliun, produksinya 54 juta ton. Tahun 2020 anggarannya Rp15 triliun, ya tetap 54,65 juta ton, malah naik. Jadi ada pemotongan kira-kira pengurangan Rp6 triliun produksinya sama. Tahun 2021 anggarannya Rp16,314 triliun sama juga produksinya," kata Sudin.

Sudin mempertanyakan data produksi padi yang tidak jauh berbeda meski anggaran Kementan terpaut Rp6 triliun hingga Rp8 triliun. Dia juga menjabarkan anggaran untuk Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan pada 2018 sebesar Rp6,667 triliun dengan anggaran pada 2021 sebesar Rp3,631 triliun, namun produksi padi tetap sama.

Baca juga: Kementerian Pertanian pastikan produksi beras nasional aman
Baca juga: BPS perkirakan produksi padi nasional meningkat 2,29 persen pada 2022

Oleh karena itu Sudin meminta agar data produksi padi atau beras benar-benar divalidasi. "Selalu saya katakan tolong tampilkan data yang benar, data yang valid. Saya katakan kita harus terbuka dan jujur," kata Sudin.

Data stok beras nasional saat ini menjadi sorotan lantaran Kementerian Pertanian menyatakan bahwa masih terdapat pasokan beras yang banyak di lapangan. Namun Perum Bulog menyatakan kesulitan mendapatkan pasokan beras dari dalam negeri karena tidak tersedia.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menegaskan pihaknya menginginkan kerja sama antar kementerian-lembaga untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia.

"Kalau memang kita bicara untuk kepentingan negara, bangsa ini, bicara masalah kekuatan pangan, sama-sama gitu loh. Terbuka seperti tadi ketua sampaikan, bahwasanya data jujur saja, ya jangan direkayasa. Saya ngeri, Pak, karena saya tidak biasa bicara seperti itu dan tidak biasa bekerja seperti itu. Saya tidak terlatih Untuk mengkhianati, jadi saya terlatih untuk apa adanya," kata Budi Waseso.

Baca juga: Bulog jamin stok beras cukup dengan harga terjangkau