Komisi IV DPR RI pantau kesiapan pencegahan PMK di Sulteng

Komisi IV DPR RI memantau kesiapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengantisipasi dan mencegah penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) di provinsi tersebut.

"Kami ke sini untuk mendapatkan masukan sekaligus melihat langsung data ataupun fakta seperti apa antisipasi PMK di Sulteng," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Rusdi Masse pada rapat terbatas di Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu, Sulteng, Jumat.

Ia menjelaskan pihaknya mendorong pemerintah di tingkat pusat dan daerah, agar bertindak secara cepat untuk mengintervensi laju dari penyebaran wabah PMK terhadap hewan ternak seperti sapi dan kerbau.

Menurut dia, intervensi yang dapat dilakukan pemerintah, di antaranya memasifkan kerja satuan tugas yang sudah terbentuk sesuai fungsinya, yakni melakukan penyemprotan dan vaksinasi terhadap hewan, serta menghentikan sementara distribusi hewan ternak antarprovinsi.

"Kita minta agar penanganan PMK ini dilakukan secara cepat, jangan sampai merebak ke mana-mana. Dan, Alhamdulillah, Sulteng belum ada ditemukan itu, tapi harus tetap waspada," ujarnya.

Sementara, Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu Amril memaparkan sejauh ini yang sudah dilakukan adalah membuat nota kesepahaman dengan daerah-daerah yang merupakan pintu masuk distribusi hewan ternak.

"Keterbatasan personel di lapangan jadi kendala, maka kami melakukan hal itu untuk mengantisipasi guna mendapatkan berbagai informasi langsung yang valid dari sumbernya," katanya.

Ia mengatakan pihaknya bersama lembaga terkait telah menyediakan empat titik check point jalur distribusi hewan, baik antarprovinsi maupun kabupaten/kota di Sulteng.

Keempat titik pemeriksaan itu, antara lain jalur penghubung di perbatasan antara Sulbar-Sulteng, jalur penghubung Tanah Toraja-Pendolo (Poso), jalur penghubung Tolitoli-Buol dan jalur penghubung Parigi Moutong-Gorontalo.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Sulteng Dandi Alvita mengakui keterbatasan personel pada empat titik check point jalur distribusi hewan itu.

"Belum efektifnya check point itu juga karena belum ada alokasi dana penanganan khusus penanganan PMK di lapangan, baik meliputi pengadaan obat, vitamin, disinfektan, maupun operasional pengendalian di lapangan," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, belum terbentuk satuan tugas (satgas) di tingkat Kabupaten/Kota, sehingga mungkin daerah ini dinyatakan masih nol kasus PMK..

Ia menambahkan wilayah Sulteng masih merupakan zona hijau untuk wabah PMK. Akan tetapi, dalam skala nasional Pulau Sulawesi telah masuk pada zona kuning, setelah ditemukan wabah PMK di wilayah Tanah Toraja (Sulsel).

"Sekarang ini, kita juga was-was karena ada suspek wabah PMK sudah beredar di wilayah Sulawesi Barat," ujarnya.

Pada rapat terbatas itu, turut hadir sejumlah Anggota Komisi IV DPR RI yakni Djarot Saiful Hidayat, M Salim Fakhry, Alien Mus, Slamet, Muhamad Syafrudin, Eguh Setiawan, Ria Damayanti, Mamat Syamsuddin, Darmansyah, Arni Syawal, Sukman, Rian Idrayana, Larisa Amanda, dan Syamsir.

Turut juga hadir Bupati Tolittoli Amran H. Yahya dan Kepala Badan Litbang Kementerian Pertanian Fadhry Djufri.

Baca juga: Anggota Komisi IV DPR RI ingatkan Kementan serius atasi PMK
Baca juga: DPR: Perlu solusi atasi kenaikan harga pangan jelang Idul Adha
Baca juga: Pasar hewan kurban Palu kian ramai, pembeli datang dari provinsi lain

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel