Komisi IX DPR Desak Kemenkes Tingkatkan Capaian Program Imunisasi

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk meningkatkan capaian program imunisasi demi keberlanjutan program imunisasi dasar lengkap (IDL), imunisasi lanjutan (program BIAS) serta Program Imunisasi Nasional termasuk PCV, HPV, JE dan Rotavirus. Salah satu upaya yang bisa ditempuh adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan sistem pelaporan cakupan imunisasi sesuai jadwal sebagaimana dasar untuk pelaksanaan program vaksinasi tahun depan.

“Meningkatkan kolaborasi antar lembaga dan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan vaksin dan distribusinya; dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penyedia vaksin PCV, HPV dan Rotavirus untuk menjamin kontinuitas ketersediaan vaksin,” ungkap Ansory saat membacakan poin kesimpulan rapat kerja Komisi IX DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/11/2021).

Dalam rapat yang membahas pelaksanaan Program Vaksin Regular, perkembangan pembahasan Program Imunisasi Nasional untuk PCV, HPV, dan Rotavirus serta persiapan pelaksanaan Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 2021, Komisi IX juga mendesak Kemenkes segera merevisi SK Menteri Kesehatan No HK 01.007/Menkes/449/2020 tentang Perluasan Program demonstrasi HPV tahun 20202-2024.

“Untuk memastikan komitmen pemerintah dalam rencana perluasan program vaksinasi HPV tahun 2022 di provinsi dengan prevalensi tinggi dan program nasional di tahun 2023,” ucap politisi Fraksi PKS itu.

Selain itu, untuk peningkatan cakupan imunisasi, Komisi IX mendorong kemenkes segera meningkatkan sosialisasi guna mempercepat pelaksanaan program imunisasi dasar lengkap (IDL), imunisasi lanjutan melalui Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) serta program imunisasi nasional (termasuk PCV, HPV, JE dan Rotavirus) dengan melibatkan secara intensif pemerintah daerah, organisasi profesi dan komisi IX.

Jangan Abaikan Imunisasi Dasar Lengkap

Anggota Komisi IX DPR RI Ratu Ngadu Bonu Wulla.
Anggota Komisi IX DPR RI Ratu Ngadu Bonu Wulla.

Saat rapat kerja, Anggota Komisi IX DPR RI Ratu Ngadu Bonu Wulla menyoroti penurunan cakupan IDL yang cukup signifikan selama pandemi dapat memberikan dampak penurunan kesehatan secara nasional serta meningkatkan kejadian penyakit yang harusnya dapat dicegah dengan imunisasi. Pada Oktober 2021 cakupan IDL hanya 56,5 persen sedangkan targetnya adalah 78 persen.

"Hal ini tentu harus menjadi prioritas pemerintah karena jangan sampai karena Covid-19 membuat IDL jadi terabaikan,” tegasnya.

Dirinya berharap, pemerintah dapat mengantisipasi hal ini dengan terus melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pelaksanaan bulan imunisasi anak nasional (BIAN).

“Edukasi ini penting dilakukan supaya dapat meyakinkan orang tua untuk memberikan Imunisasi kepada anaknya dengan tetap memperhatikan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi,” tuturnya.

Penyebab Rendahnya Cakupan Imunisasi

Sebelumnya, (Plt) Dirjen Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Maxi Rein Rondonuwu menyampaikan penyebab rendahnya cakupan imunisasi rutin pada anak terjadi karena sejumlah kendala seperti masalah administrasi pengadaan vaksin, biaya distribusi dan penyimpanan vaksin serta sejumlah kendala lainnya.

“Rendahnya cakupan imunisasi rutin ini karena beberapa kendala di lapangan seperti kendala administrasi pengadaannya. Tentu harus ada solusi perencanaan metode pengadaan yang tepat,” terangnya.

Adapun imunisasi dimaksud yakni imunisasi mulai anak dari usia 12-23 bulan yang pada bulan Oktober target 78,0 persen hingga Oktober 2021 ini baru mencapai 56,5 persen . Selain itu, untuk campak rubella di bawah 2 tahun untuk bayi pada Januari hingga Oktober masih sangat jauh dari target 67,5 persen, saat ini baru mencapai 40,9 persen.

Maxi mengatakan, selain terkendala masalah administrasi pengadaan vaksin, kendala lainnya adalah terkait dengan distribusi dan penyimpanan. Dalam hal ini, distribusi ke kabupaten/kota terkendala dengan pembiayaan karena ada daerah yang tidak mengalokasikan anggarannya serta kendala gudang penyimpanan vaksin penuh karena bersamaan dengan vaksin Covid-19.

Rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan beserta jajaran, turut dihadiri Pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Pengurus Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Pengurus Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia (HOGI).

(*)

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel