Komisi IX DPR Dukung PPKM Skala Mikro

·Bacaan 1 menit
Warga melintasi terowongan Kendal, Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (21/1/2021). Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali selama 14 hari kedepan, mulai 26 Januari-8 Februari 2021. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dengan pendekatan skala mikro mendapat sambutan positif dari Komisi IX bidang Kesehatan DPR RI.

"Sejak awal, saya sampaikan bahwa desa dan RT-RW punya peran penting dalam penanggulangan Covid-19," ujar Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP, Muchamad Nabil Haroen kepada wartawan, Jumat (5/2/2021).

Bahkan, kata dia, ketahanan pangan bisa dibangun di level desa atau RT-RW. Dengan demikian, warga bisa bertahan setidaknya dalam aspek pangan.

"Nah, kita harus menggerakkan perangkat RT-RW agar mereka mengedukasi warganya," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama ini.

Nabil menyebut, perangkat RT-RW juga harus dibekali teknologi informasi serta manajemen data yang memadai, misalnya untuk melaporkan dan memperbarui data terkait Covid-19 di wilayahnya.

"Presiden sudah menyampaikan bahwa PPKM terbukti kurang efektif. Maka harus ada pendekatan dan strategi baru agar lebih efektif, serta berdampak langsung untuk menurunkan kurva penyebaran virus," ujarnya.

Libatkan Ormas

Selain itu, pelibatan Babinsa dari TNI dan Bhabinkamtibmas dari Polri harus dipertimbangkan secara matang. Dia berharap, pelibatan aparat itu tidak menimbulkan masalah baru.

"Pendekatan paling baik yakni dengan pendekatan sosial, misalnya dengan menggandeng NU, Muhammadiyah, hingga pesantren serta ormas sosial yang punya komitmen kuat untuk keindonesiaan," imbuhnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: