Komisi VI DPR berharap BUMN wujudkan integrasi permodalan ultra mikro

Ahmad Buchori
·Bacaan 2 menit

Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza berharap upaya BUMN melakukan integrasi permodalan bagi pelaku usaha ultra mikro dapat segera terwujud dan berjalan.

"Saya dengar dan berharap bahwa ada upaya dari BUMN melakukan integrasi permodalan ultra mikro, di mana BRI sebagai leading sector diikuti oleh Pegadaian dan PNM," ujar Faisol Riza dalam seminar daring di Jakarta, Selasa.

Menurut legislator tersebut, kalau integrasi permodalan ini benar-benar berjalan maka ini akan menjadi suatu bentuk permodalan ultra mikro terbesar di dunia, mengingat jumlah pelaku usaha ultra mikro yang sudah tergabung di dalam tiga BUMN tersebut sekitar 30 juta usaha ultra mikro dan mungkin pada 2021 dapat bertambah menjadi sekitar 40 juta pelaku usaha.

Selain itu, BUMN sendiri sebagai agen pembangunan memiliki tugas untuk menjadi pendorong perekonomian bawah yakni sektor UMKM, termasuk usaha ultra mikro.

"Barangkali inilah yang diimpikan oleh pemenang Nobel Muhammad Yunus yang menginginkan bahwa perekonomian arus bawah ini betul-betul hidup. Hal ini diharapkan betul-betul bisa diwujudkan oleh BUMN," kata Ketua Komisi VI DPR RI tersebut.

Sebelumnya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk hingga 2 November 2020 telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro sebesar Rp5,2 triliun dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional.

BRI juga telah menyalurkan subsidi bunga bagi UMKM sebesar Rp3,61 triliun bagi 6,97 juta debitur hingga 2 November 2020.

Adapun untuk Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), BRI telah menyalurkan Rp5,98 triliun bagi 2,4 juta penerima hingga 31 Oktober 2020, kemudian penjaminan kredit bagi pelaku UMKM sebesar Rp5,76 triliun untuk 9.442 debitur per 30 Oktober 2020.

Terkait restrukturisasi kredit terdampak COVID-19, hingga 26 Oktober 2020 BRI telah melakukan restrukturisasi kredit sebesar Rp191,27 triliun bagi 2,93 juta debitur.

Baca juga: Legislator: Pelatihan manajerial ultra mikro dukung pemulihan ekonomi

Baca juga: Peneliti: Perlu kejelasan definisi usaha ultramikro di UU Cipta Kerja

Baca juga: Perlunya pendampingan literasi digital untuk usaha ultra mikro

Baca juga: Pusat Investasi Pemerintah salurkan kredit Ultra Mikro Rp1,2 triliun