Komisi VI Dukung Erick Thohir Cs di Program Vaksinasi Nasional

Fikri Halim
·Bacaan 2 menit

VIVAKomisi VI DPR RI mendukung kinerja dan pencapaian Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir dalam program vaksinasi nasional. Kementerian ini diketahui mendapat tanggung jawab besar untuk pengadaan vaksin COVID-19.

Indikator pencapaian yang kini diapresiasi anggota dewan antara lain terjaminnya vaksin yang dipesan pemerintah Indonesia dari berbagai pengembang vaksin. Selain itu juga kesiapan kapasitas PT Bio Farma untuk memproduksi 250 juta vaksin per tahun, serta rencana distribusi vaksin terintegrasi ke seluruh Tanah Air. Pemerintah dinilai solid dan siap memerangi pandemi COVID-19.

Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Erick Thohir dan juga Direktur PT Bio Farma (persero), Honesti Basyir yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Januari 2021.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi VI, Faisol Reza tersebut juga menyinggung kinerja Kementerian dalam meningkatkan performa perusahaan-perusahaan BUMN sepanjang 2020. Selain membahas upaya pengadaan total 329 juta dosis vaksin COVID-19 yang dibutuhkan untuk memvaksin 70 persen penduduk Indonesia agar terbentuk herd immunity.

"Karena soal vaksin ini identik dengan Menteri Erick Thohir, maka Komisi VI memberikan dukungan politik yang kuat kepada Menteri BUMN untuk terus menjalankan agenda dan program vaksinasi nasional, mulai dari pengadaan, lalu produksi di Bio Farma yang merupakan BUMN, serta distribusi, hingga penyimpanan," ujar Wakil Ketua Komisi VI, Aria Bima dikutip dalam keterangan tertulis Kamis, 21 Januari 2021.

Baca juga: Pedagang Daging Mogok, Pemkot Tangerang Sediakan Sapi Lokal

Andre Rosiade juga mengungkapkan hal yang senada. Anggota dewan dari partai Gerindra ini mengapresiasi kerja keras yang dilakukan Menteri BUMN dalam membuka kerja sama dengan berbagai pengembang vaksin dan dunia internasional demi ketersediaan vaksin bagi Indonesia.

“Hanya saja, selain fokus pada usaha vaksinasi nasional, Menteri BUMN dan Bio Farma juga harus gencarkan sosialisasi agar segala informasi hoaks tentang vaksin bisa dilawan. Itu tantangan dari program ini," lanjut Andre.

Dukungan serupa juga dilontarkan anggota Partai Kebangkitan Bangsa, Marwan Jaffar yang meminta agar dalam waktu mendatang penerima vaksin diperluas untuk bisa diberikan kepada para pelajar, terutama yang berada di pesantren, jemaah haji, dan lingkungan berisiko tinggi.

Sedangkan, Anggota dari PKS Nevi Zuariana meminta agar program vaksin mandiri yang dikomersialisasikan baru dijalankan setelah program vaksin gratis berjalan lancar dan tuntas.

Apresiasi terhadap kinerja Kementerian BUMN juga ditujukan kepada penyerapan anggaran tahun 2020 yang mencapai Rp260,1 miliar, atau 97,74 persen dari seluruh alokasi anggaran sebesar Rp266 miliar.

Menurut anggota dari Fraksi PDI-P, Deddi Sitorus, hal ini positif karena Kementerian mencapai realisasi di atas 90 persen untuk tiga kelompok, yaitu belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang.