Komisi VIII DPR puji pelaksanaan ibadah haji 1443 H berjalan lancar

Komisi VIII DPR RI memuji Kementerian Agama atas pelaksanaan ibadah haji 1443 Hijriah/2022 Masehi yang dinilai telah berjalan dengan lancar.

Pujian itu disampaikan Komisi VIII DPR RI saat menggelar rapat kerja pembahasan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M dan Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 Masehi.

"Saya mengapresiasi haji tahun ini. Walaupun orang menyampaikan karena jumlah kuota hanya setengah, kalau tidak lancar keterlaluan," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily di Jakarta, Senin.

Menurutnya, harapan jamaah haji untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal demi terwujudnya haji yang mabrur telah diupayakan selama 73 hari.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi VIII DPR Bukhori. Menurutnya, penyelenggaraan haji 2022 sukses, lancar, dan tidak terlalu banyak masalah.

Menurutnya, memang dari sisi jumlah tidak terlalu besar, namun waktu persiapan yang dimiliki Kemenag sangat singkat. Namun, ia memandang hambatan itu ternyata bisa ditangani oleh Kemenag.

Baca juga: Menag: Rata-rata antrean jamaah haji Indonesia capai 41 tahun

Baca juga: Calon haji Minahasa diberi pembinaan Program Manasik Sepanjang Tahun

"Ini menunjukkan bahwa di Kemenag itu sebenarnya sudah cukup piawai dalam situasi apapun bisa melaksanakan," kata dia.

Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan meski pelaksanaan ibadah haji terhitung lancar, namun tetap ada sejumlah catatan yang harus diperbaiki untuk penyelenggaraan berikutnya.

Ia menjelaskan sejumlah catatan itu seperti masih banyak jamaah haji yang belum memahami manasik haji, terbatasnya mobilitas fasilitas dan tenaga kesehatan, kurangnya MCK bagi jamaah perempuan, hingga kenaikan biaya Masyair belum sebanding dengan fasilitas layanan yang diberikan.

Sejumlah catatan itu akan dibawa saat Muktamar Perhajian pada awal 2023 dan dibahas oleh sejumlah pemangku kepentingan penyelenggaraan ibadah haji yang diinisiasi Pemerintah Arab Saudi.

"Seperti yang diusulkan, akan membuat seperti muktamar perhajian, yang akan melibatkan semua negara-negara pengirim misi haji pada 9 Januari. Kita akan mendiskusikan secara terbuka soal persiapan haji," kata dia.

Baca juga: Kemenag: Waktu tunggu keberangkatan haji di Jateng capai 31 tahun

Baca juga: Kemenag tunggu konfimasi Arab Saudi soal aturan vaksin meningitis