Komisi X Batal Rapat dengan TGIPF soal Kanjuruhan, Ini Penjelasannya

Merdeka.com - Merdeka.com - Komisi X DPR RI direncanakan bakal menggelar rapat dengan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) soal tragedi Kanjuruhan pada hari ini, Senin (7/11). Yang mana, TGIPF tersebut diketuai oleh Menko Polhukam Mahfud MD.

Namun, agenda tersebut dibatalkan karena TGIPF sudah dibubarkan usai menyampaikan laporan hasil dari investigasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sehingga, Komisi X tidak bisa mengundang Mahfud Md sebagai Ketua TGIPF melainkan sebagai Menko Polhukam.

"Secara mekanisme aturan kita harus minta izin kepada mitranya yaitu komisi III dan pimpinan DPR," kata Wakil ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf Macan Effendi, saat diwawancarai di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/11).

Padahal, Dede mengungkapkan, Mahfud Md sudah menyatakan bersedia hadir dalam rapat bersama Komisi X DPR RI. Akan tetapi, proses yang harus dilakukan Komisi X membutuhkan waktu, akhirnya agenda tersebut terpaksa harus dibatalkan.

"Karena mitra Menko Polhukam adalah komisi hukum dan pimpinan DPR, nah proses itu me.butuhkan waktu lagi. Karena kita kemarin mintanya TGIPF, Pak Menko (Mahfud Md) sudah menyampaikan TGIPF sudah bubar ketika sudah menyampaikan rekomendasi. Sehingga dia tidak bisa hadir sebagai TGIPF, tapi sebagai Menko Polhukam," ujarnya.

Dede mengatakan, pihaknya masih terus berusaha untuk mengundang Mahfud rapat bersama dengan Komisi X. Namun, dia menyebut, bahwa Komisi X juga bakal mengadakan rapat dengan Menpora Zainudin Amali pada Selasa (8/11), yang mana Zainudin Amali diketahui sebagai salah satu Anggota TGIPF.

Sehingga, jika pihaknya tidak dapat mengundang Mahfud untuk mendapatkan informasi mengenai hasil tragedi Kanjuruhan, Komisi X bisa mendapatkan informasi dari Menpora Zainudin Amali.

"Besok juga kita mengundang Menpora kan. Nanti kita akan tanyakan juga. Kan Pak Menpora juga bagian dari TGIPF kan. Kita tanyakan juga nanti," ungkapnya.

"Intinya sih itu. Memang sayang sih. Saya sengaja hadir pengen diskusi sama Pak Menko (Mahfud Md), tapikan ada aturan-aturan yang memang harus kita jalankan," imbuh Dede. [ded]