Komisi XI DPR RI Apresiasi Pemprov dan TPID Kepri dalam Menekan Laju Inflasi

Merdeka.com - Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengapresiasi, sinergitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, beserta jajaran lembaga keuangan daerah, dalam menekan laju inflasi di daerah tersebut, dan berharap daerah lain dapat mencontoh Kepri.

"Karena kerjasama di antara seluruh tim, di mana kita bisa dapat paparan tadi dari pak gubernur, bahwa inflasi terutama bahwa pengaruh dari cabe misalnya, itu bisa ditekan sampai 35% dari harga pasar. Ini saya kira sesuatu yang sangat fantastis, di mana pemerintah daerah dengan tim pengendalian inflasi daerah itu bisa menekan harga sampai 35% pada posisi yang sangat strategis ini, dan saya kira kerja-kerja ini yang perlu diikuti oleh daerah lain," ungkapnya.

Hal itu diungkapkan, usai memimpin pertemuan dengan Gubernur Kepri Ansar Ahmad, didampingi jajaran Kementerian Keuangan Provinsi Kepri, Bank Indonesia, dan lembaga keuangan lainnya, di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (9/9/2022)

Dengan posisi geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari pulau-pulau, yang juga sebagai perbatasan utara Indonesia, tentu Kepulauan Riau sangat membutuhkan perhatian dari sisi transportasi dan juga logistik. Mengingat, penyebab inflasi di Kepulauan Riau disebabkan dari faktor transportasi dan pangan.

"Kita lihat, Kenapa inflasi rata-rata secara nasional di Kepri ini di atas rata-rata, kalau untuk bulan juni tadi kita dapat datanya kalau secara rata-rata nasional 0,62, lalu di sini 0,82 tapi sekali lagi, bahwa pengendalian inflasi di sini cukup bagus," katanya.

Amir mengingatkan Pemprov Kepri, dan Lembaga Keuangan yang ada di Kepri, untuk dapat terus menekan tingkat inflasi daerahnya, karena menurutnya, percuma tingkat pertumbuhan tinggi jika tingkat inflasi pun tinggi.

Sehingga, dirinya berharap terdapat nilai tambah terhadap kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pertumbuhan dengan ditekannya laju inflasi daerah.

Dari paparan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad diketahui, bahwa Pemprov Kepri telah melakukan sinergitas dan koordinasi dengan daerah lain, dalam menekan laju inflasi dari sektor pangan. Diantaranya dengan kerjasama dengan beberapa daerah, dimulai dari Sumatera Utara, Riau hingga ke Kabupaten Kota lainnya dalam pengadaan pangan.

"Jadi, saya kira ini sesuatu hal yang juga perlu diikuti oleh daerah lain, dan kemudian dari sisi transportasi karena ini juga sangat berpengaruh terhadap inflasi, mereka berharap pemerintah pusat itu turut menangani kondisi-kondisi yang ada di Kepri ini, karena ada beban daerah di Kepri ini sangat terbatas, untuk fiskal yang dipaparkan dalam menanggulangi terutama subsidi untuk transportasi," kata Amir.

Diketahui Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan riau pada Quartal II 2022 sebesar 5,01 persen. Inflasi per Agustus 2022 0,50 persen (mtm) atau 3,86 persen (ytd). Dengan gini rasio 0,339 per September 2021, dan Pengangguran Terbuka 8,02 persen per Februari 2022, juga penduduk miskin 5,75 persen atau 137.750 per September 2021.

Tantangan yang dihadapi dalam menekan inflasi di Kepulauan Riau, diantaranya disebabkan kondisi geografis yang berbentuk kepulauan, yang mengakibatkan pendistribusian bahan pokok hingga tingkat retail memakan waktu yang panjang, juga belum kuatnya di sektor pangan.

Sehingga, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap, Pemerintah Pusat dapat menambah kembali alokasi untuk pengembangan pekarangan pangan lokal (P2L), untuk ketahanan pangan keluarga menambah alokasi pupuk subsidi untuk Kepri, dan menjadikan Kepri untuk membangun gudang pangan berbasis teknologi modern.

Turut Hadir dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kepulauan Riau, diantaranya Hendrawan Supratikno, Sihar Sitorus (F-PDIP), Muhidin M. Said dan Melchias Markus Mekeng (F-PG), Gus Irawan Pasaribu, Bahtra dan Wihadi Wiyanto (F-Gerindra), Satori (F-Nasdem), Didi Irawadi Syamsudin dan Siti Mufattahah (F-PD), Hidayatullah dan Ecky Awal Muharam (F-PKS), Achmad Hafisz Tohir (F-PAN) dan Wartiah (F-PPP). [hhw]