Komisi Yudisial Ungkap Kendala Penyadapan Hakim Diduga Korupsi

Merdeka.com - Merdeka.com - Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY) Joko Sasmito mengatakan, pihaknya memiliki kewenangan penyadapan terhadap hakim yang diduga terlibat suatu kasus, seperti korupsi, namun sulit menerapkannya. Walaupun pada penerapannya sulit untuk dilakukan.

"Kalau dilihat Pasal 20 Undang-Undang KY, memang kami diberi kewenangan melakukan penyadapan, tetapi harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang lain," katanya di Jakarta, Rabu (28/12).

Masih pada pasal serupa ayat berbeda, dia menambahkan, apabila KY meminta penegak hukum lain, maka KY harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Namun, pada praktiknya, KY kesulitan melakukan penyadapan.

Meskipun KY telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Polri, Kejaksaan Agung, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurutnya, penyadapan yang dilakukan KY pelaksanaannya tidak mudah.

"Walaupun undang-undang itu sudah jelas, tetapi tidak bisa dilaksanakan," terangnya seperti dilansir dari Antara.

Joko mengaku KY telah berkoordinasi dan menanyakan langsung kepada Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK terkait penggunaan kewenangan penyadapan. Hal itu hanya bisa digunakan untuk kasus tertentu, antara lain narkotika, tindak pidana terorisme, dan korupsi.

Sementara itu, Undang-Undang KY merujuk pada pelanggaran etik seorang hakim, sehingga itu menjadi alasan bagi kepolisian, kejaksaan, dan KPK tidak dapat membantu penyadapan yang diajukan oleh KY.

Sebelumnya, hal yang sama juga pernah disampaikan Mahkamah Agung (MA), bahwa lebih mudah membersihkan aparatur bermasalah atau berpotensi melakukan korupsi apabila diberi kewenangan penyadapan oleh KPK.

Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial Sunarto berkomitmen akan membereskan hakim-hakim yang berpotensi merusak atau mencoreng nama baik institusi MA. Mengacu pada survei Indeks Integritas Nasional oleh KPK menunjukkan bahwa 17,28 persen hakim di MA berpotensi melakukan korupsi.

"Saya janji dalam waktu satu tahun 17,28 persen yang berpotensi bermasalah itu kami habisin," tutup Sunarto. [fik]