Komnas HAM: 22 Kasus Kekerasan di Papua

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat sepanjang Tahun 2012 ini sebanyak 22 kasus kekerasan dan penembakan telah terjadi di Papua yang telah memakan korban jiwa.

"Pemerintah harus serius menyelesaikan permasalahan kekerasan dan penembakan di Papua untuk memberikan rasa aman bagi warga. Banyaknya kasus membuat kinerja dan profesionalisme aparat keamanan juga dipertanyakan," kata Komisioner Komnas HAM, Ridha Saleh di Jakarta, Jumat.

Tanpa adanya rasa aman, kata dia, tidak mungkin melakukan pembangunan di Papua. Oleh karena itu, Komnas HAM meminta pemerintah menunjukkan keseriusannya untuk segera melakukan dialog melibatkan semua pihak baik di Papua dan pusat.

"Pemerintah betul-betul harus hadir untuk memberikan rasa aman, baru masuk ke agenda-agenda perubahan di Papua. Jika pemerintah tidak mampu melindungi atau menjaga aman, tidak akan mungkin melakukan pembangunan di Papua," ucapnya.

Ia pun menyesalkan adanya peristiwa kekerasan dan penembakan yang terjadi di Bumi Cenderawasih itu, dan menganggap aparat keamanan tidak mampu bekerja secara profesional.

Oleh karena itu, Komnas HAM mendesak aparat untuk mengusut tuntas kasus-kasus penembakan yang terjadi di tanah Papua.

"Pemerintah juga harus segera menarik pasukan di titik-titik tertentu, dan hentikan stigmasisasi terhadap warga Papua dengan mengkambinghitamkan gerakan-gerakan tertentu seperti OPM," tuturnya.

Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim menambahkan, desakan agar Polri mengusut tuntas sejumlah kasus kekerasan karena selama ini kasus penembakan di Papua, tidak pernah terungkap siapa pelaku penembakannya.

"Selama ini pelaku penembakan selalu diasosiasikan dengan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM)," tukasnya.

Mengenai kebijakan pemerintah, lanjut Ifdhal, jangan sampai ada kebijakan yang menimbulkan interpretasi yang berbeda dengan warga dan diharapkan presiden mengeluarkan kebijakan yang komprehensif.

"Tapi kami melihat lebih tinggi pendekatan keamanannya, sehingga menimbulkan kekerasan di Papua. Akibatnya, pendekatan ini akan membuat warga Papua termarginalisasi dan akan melakukan perlawanan," tuturnya. (tp)


Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.