Komnas HAM Berharap Andika Perkasa Dukung Penyelidikan Kasus HAM Berat

·Bacaan 1 menit

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin berharap Jenderal Andika Perkasa yang disetujui Komisi I DPR menjadi Panglima TNI mendukung penyelidikan dan penyidikan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.

“Panglima TNI yang baru perlu menunjukkan dukungan untuk upaya-upaya penyelidikan dan penyidikan peristiwa-peristiwa yang diduga melanggar HAM yang berat,” kata Amiruddin dalam keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu (6/11/2021).

Sebelumnya, ia juga mengharapkan Komisi I DPR RI dapat melakukan pendalaman kepada Andika Perkasa dengan meminta komitmennya dalam mengatasi konflik bersenjata di Papua.

“Komisi I DPR-RI saat melakukan pendalaman kepada calon Panglima TNI yang baru perlu meminta penegasan dari calon Panglima agar ada komitmen untuk mengatasi konflik bersenjata di Papua tanpa menimbulkan permasalahan pelanggaran HAM,” jelas Amiruddin, seperti dikutip dari Antara.

Harapan tersebut tidak terlepas dari situasi terkini di Papua yang memanas karena sering terjadinya kontak tembak terbuka antara aparat keamanan dan kelompok-kelompok bersenjata.

Kemudian, diharapkan pula ada tenggat waktu penyelesaian kasus itu dari calon Panglima TNI agar konflik di Papua tidak semakin berlarut.

Komisi I DPR Setuju Andika Perkasa Jadi Panglima TNI

KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa bersiap untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di gedung DPR, Jakarta, Sabtu (6/11/2021). Andika Perkasa diajukan Presiden Joko Widodo sebagai Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang pensiun bulan ini (Liputan6 com/Angga Yuniar)
KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa bersiap untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di gedung DPR, Jakarta, Sabtu (6/11/2021). Andika Perkasa diajukan Presiden Joko Widodo sebagai Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang pensiun bulan ini (Liputan6 com/Angga Yuniar)

Jenderal Andika Perkasa telah disetujui Komisi I DPR menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto, setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan selama kurang lebih 3 jam di Gedung DPR, Senayan, Sabtu.

Ketua Komisi I DPRI RI Meutya Hafid menyampaikan persetujuan tersebut dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU).

Persetujuan diperoleh berdasarkan hasil kesimpulan rapat internal Komisi I DPR RI sesudah mendengarkan pemaparan visi dan misi calon Panglima TNI dan pandangan dari fraksi-fraksi di Komisi I.

Dalam RDPU itu, Jenderal TNI Andika Perkasa pun menyampaikan terima kasih atas keputusan tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian,” ucap Andika.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel