Komnas HAM: Penegakan Hukum Transparan Lebih Penting di Papua

Ezra Sihite
·Bacaan 1 menit

VIVA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai penegakan hukum yang transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan jauh lebih penting daripada pelabelan teroris kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

"Itu jauh lebih penting diutamakan daripada mengubah-ubah soal label," kata Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin pada sebuah diskusi dengan tema KKB teroris atau bukan secara virtual, di Jakarta, Kamis.

Amiruddin mengaku cukup mengetahui bagaimana label terhadap KKB di Papua mengalami banyak perubahan. Mulai dari kelompok separatis, kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) hingga yang terbaru disebut sebagai teroris oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Lalu, lanjut dia, setelah adanya sejumlah perubahan label yang dialamatkan kepada KKB apakah ada perubahan. "Tidak ada perubahan, situasinya sama saja," ujar dosen FISIP Universitas Indonesia 2006 tersebut.

Beberapa waktu lalu Amiruddin mengatakan, telah meminta waktu agar bisa bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD terkait konflik di Tanah Papua, namun hal itu tidak terwujud.

Rencananya, ia ingin menyampaikan keprihatinan Komnas HAM atas cara berbangsa dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Pada satu sisi, apa pun bentuk kekerasan apalagi sampai menghilangkan nyawa, memang tidak dapat ditoleransi dan harus diproses secara hukum.

Karena itu, penegakan hukum yang transparan dinilai Komnas HAM jauh lebih panting diutamakan dari pada sekadar pelabelan terhadap KKB.

Ia juga mengkhawatirkan adanya eskalasi kekerasan yang terjadi di lapangan pascapelabelan teroris. Kemudian, proses hukum yang akan dijalani seperti apa, dan terakhir bagaimana menjawab reaksi dari pihak-pihak di Papua atas label teroris kepada KKB.

"Saya katakan ini semua karena KKB itu sesuatu yang tidak jelas. Apa itu KKB. Dimana alamat KKB. KKB itu bukan organisasi," ujar dia pula. (Antara/Ant)