Komnas HAM Yakin KPK Mau Ikuti Rekomendasinya

·Bacaan 1 menit

VIVA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meyakini rekomendasinya akan dilaksanakan setelah mereka mengumumkan terdapat pelanggaran dalam proses Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

"Sebagai negara hukum dan konstitusional kami harus optimis," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam dikonfirmasi awak media, Selasa, 17 Agustus 2021.

Dalam temuannya, Komnas HAM menyatakan ada 11 pelanggaran hak yang dialami pegawai KPK dalam pelaksanaan TWK.

Di antaranya yakni pelanggaran hak atas keadilan dan kepastian hukum; hak perempuan; hak untuk tidak diskriminasi; hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan; hak atas pekerjaan; dan hak atas rasa aman.

Kemudian hak atas informasi; hak atas privasi; hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat; hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan; dan hak atas kebebasan berpendapat.

Atas pelanggaran ini, Komnas HAM mengeluarkan 5 rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden Joko Widodo selaku pemegang kekuasaan tertinggi dan pejabat pembina kepegawaian tertinggi.

Adapun rekomendasi tersebut antara lain yakni mengangkat pegawai yang tak lolos TWK sebagai ASN dan memulihkan nama baik pegawai yang terstigma akibat kejadian ini.

Sementara merespon temuan ini, KPK tetap pada pernyataannya yakni proses TWK tidak dilakukan dengan semena-mena tanpa dasar. Proses alih status ini sudah sesuai dengan mandat aturan perundangan berlaku seperti UU Nomor 19 Tahun 2019, PP Nomor 41 Tahun 2020, dan Perkom Nomor 1 Tahun 2021.

Kendati demikian, KPK menyatakan untuk tetap menghormati dan akan mempelajari temuan-temuan Komnas HAM. Hanya saja, hal tersebut baru akan dilaksanakan setelah pihaknya menerima berkas dari hasil penyelidikan yang baru diumumkan pada Senin, 16 Agustus kemarin.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel