Komnas: Konflik SDA dan agraria akibatkan pelanggaran hak perempuan

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengatakan konflik sumber daya alam, tata ruang dan agraria sering mengakibatkan pelanggaran hak-hak dasar warga setempat, khususnya perempuan.

"Konflik berlangsung dalam hitungan satu dasawarsa lebih dan mengakibatkan pelanggaran sejumlah hak-hak dasar warga setempat, khususnya perempuan," kata Andy saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan selama sepuluh tahun terakhir, konflik SDA, tata ruang dan agraria merupakan konflik terbanyak di Indonesia.

Baca juga: Pemenuhan hak perempuan disabilitas dilihat sebagai pembangunan setara

Ia mengatakan data Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020 sampai 2021 menyebutkan terdapat 10 pengaduan terkait konflik SDA, tata ruang dan agraria.

Data tersebut menambah panjang daftar kasus serupa yang dilaporkan pada 2003 sampai 2019, yaitu 49 kasus yang belum terselesaikan. "49 kasus yang diadukan selama 2003-2019 belum sepenuhnya dapat terselesaikan," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong pelibatan perempuan dalam penanganan konflik SDA, tata ruang dan agraria.

Andy menambahkan konflik SDA, tata ruang dan agraria kerap berkaitan dengan pelanggaran hak-hak perempuan adat dan pedesaan. "Konflik SDA, tata ruang dan agraria kerap bertautan dengan pelanggaran hak-hak perempuan adat dan perempuan pedesaan," ucapnya.

Oleh karena itu, pihaknya merekomendasikan kepada DPR RI agar mengesahkan RUU Masyarakat Adat sebagai usul inisiatif DPR RI. "RUU Masyarakat Adat yang dibutuhkan sebagai payung pelindungan dan pengakuan akan masyarakat adat serta hak-haknya hingga kini belum disahkan," katanya.

Baca juga: MPR: Hari Ibu momentum perjuangkan hak-hak perempuan

Baca juga: KSP: Komitmen pemerintah lindungi hak perempuan sangat jelas

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel