Komnas PT Klaim Kemenkes Dukung Adanya Revisi Aturan Tembakau

·Bacaan 1 menit

VIVA – Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) menegaskan Kementerian Kesehatan berjanji segera menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Meski tidak ada jaminan bahwa revisi aturan akan selesai tahun ini, namun Ketua Komnas PT Hasbullah Tabrani mengklaim bahwa Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memiliki komitmen besar untuk menyelesaikannya.

“Alhamdulillah sekarang Menkes komitmen akan menyelesaikan revisi PP 109,” ujar dia melalui keterangan tertulis, Rabu, 2 Juni 2021.

Sejak tahun-tahun sebelumnya Komnas PT bersama LSM anti tembakau lainnya menurut dia cukup konsisten mengawal revisi PP 109 karena prosesnya lamban. Desakan revisi terus dilakukan kepada regulator agar pengendalian tembakau bisa dilakukan dengan optimal.

“Pak Budi Gunadi Sadikin dan Wamen mendukung penuh. Akan melakukan acara untuk meminta semua pihak buka mata, meminta Presiden Jokowi buka mata, jangan lihat sebelah mata,” tuturnya.

Dia menegaskan, meski tidak menyinggung dampaknya terhadap industri tembakau dan para pekerjanya, Revisi PP 109 penting agar masyarakat mendapat kemudahan mengakses layanan program berhenti merokok serta menjamin ketersediaan obat-obatan untuk program itu.

Dijelaskan Hasbullah, pasal yang akan didorong diantaranya terkait larangan iklan rokok, grafik iklan rokok 90 persen minimum 70 persen, larangan pengecer dan memfasilitasi klinik berhenti merokok.

“Bersama Menteri yang baru, Komnas PT melakukan action untuk menjelaskan duduk perkaranya risikonya seperti apa dan menjelaskan kondisi negara lain seperti apa,” kata Hasbullah.

Senada, Ketua Tobacco Control Support Center Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC IAKMI) Sumarjati Arjoso mengatakan revisi PP109/2012 akan sangat mendukung upaya pencapaian target bidang kesehatan sebagaimana disebut dalam RPJMN 2020-2024.

“Yang mau direvisi diantaranya pembesaran public health warning (PHW), pengaturan rokok electronik dan pelarangan iklan rokok,” ungkap Sumarjati.