Konflik Pertanahan: Rakyat Dikalahkan Korporasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konflik pertanahan yang kerap terjadi belakangan dianggap kian mempertegas jika rakyat selalu kalah oleh kekuatan modal atau korporasi. Padahal jika berpedoman pada asas kedaulatan rakyat, korporasi dan pengusaha asing -yang selama ini menjadi sumber konflik- adalah pendatang di negeri ini.

Hal ini yang kemudian mendasari bagi DPR untuk membentuk Panja Agraria.

"Panja agraria berangkat dari kasus Mesuji Lampung dan Sape Bima NTB, Papua, Aceh, Sumatera Barat dan lainnya. Apakah dari banyak kasus tanah belakangan ini sudah sesuai dengan prosedur pertanahan. Dari tanah adat, ulayat, rakyat dan sebagainya," kata anggota Komisi III DPR, Nudirman Munir, Rabu (18/01/2012) dalam diskusi bertajuk 'Konflik lahan dan kriminalisasi investasi di Gedung DPR'.

Nudirman menegaskan, rakyat yang berkonflik, memiliki sertifikat. Kenyataan yang terjadi,  dikalahkan oleh kekuatan modal,  melibatkan aparat penegak hukum.

Padahal, PP No 68 tahun 2008 tentang Polri ditegaskan, yang bisa kerjasama dengan perusahaan itu, harus berpihak kepada kepentingan rakyat. Faktanya, Nudirman menegaskan, rakyat yang malah menjadi korban. Selain itu, banyak aturan agraria di KUHAP yang hingga kini masih produk penjajahan Belanda. Rakyat jadi korban, pemerintah seakan tak pernah salah.

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.