Kongres batasi wewenang Trump berperang dengan Iran

Washington (AP) - Kongres, yang menepis ancaman veto, menyetujui langkah bipartisan untuk membatasi wewenang Presiden Donald Trump meluncurkan operasi militer terhadap Iran.

DPR memberikan persetujuan legislatif final untuk langkah itu pada Rabu (11/3), melalui hasil suara dukungan 227-186, dan menyampaikannya kepada Trump. Presiden bertekad akan memveto resolusi soal wewenang perang itu. Ia memperingatkan bahwa jika "tangannya diikat, Iran akan punya kesempatan untuk beraksi."

Resolusi itu, yang disponsori oleh Senator Tim Kaine, dari Demokrat-Virginia, menyatakan bahwa Trump harus mendapat persetujuan dari Kongres sebelum AS terlibat dalam aksi militer lebih lanjut dengan Iran. Kaine dan kalangan pendukung lainnya mengatakan langkah itu bukan soal Trump atau bahkan lembaga kepresidenan, tetapi menyangkut penegasan kembali kewenangan penting kongres untuk menyatakan perang.

Enam Republikan bergabung dengan 220 anggota Demokrat dan anggota independen DPR dari Michigan, Justin Amash, untuk mendukung langkah tersebut. Enam Demokrat dan 180 anggota dari Partai Republik menentang rancangan resolusi. Di Senat bulan lalu, delapan anggota dari Partai Republik mendukung resolusi.

Resolusi itu "memuat pesan yang jelas bahwa rakyat Amerika tidak menginginkan perang dengan Iran dan bahwa Kongres belum mengizinkan perang dengan Iran," kata anggota DPR dari Partai Demokrat-New York, Eliot Engel. Ia juga adalah ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR AS.

Sementara ketegangan dengan Iran telah mereda sejak serangan pesawat nirawak AS menewaskan jenderal utama Iran pada awal Januari, resolusi tersebut menjelaskan bahwa wewenang Kongres untuk menyatakan perang masih penting, kata Engel.

"Kongres tidak lagi harus menunggu sampai presiden sendiri memutuskan untuk menggunakan kekuatan militer," kata Engel kepada para anggota DPR dalam sidang pada Rabu. "Ini adalah tanggung jawab kita untuk melakukan sesuatu, karena kita tahu ketegangan bisa memanas lagi pada saat itu juga. Iran belum bisa dicegah seperti yang dijanjikan pemerintah."

Anggota DPR yang mewakili Texas, Michael McCaul, yang juga tokoh utama fraksi Republik pada Komite Urusan Luar Negeri, menyebut ukuran wewenang perang itu "memecah belah dan tidak bertanggung jawab" serta didasarkan pada asumsi yang salah.

"(Resolusi) itu memerintahkan presiden untuk menghentikan permusuhan dengan Iran. Masalahnya adalah, bagi pihak lain, kita tidak terlibat dalam permusuhan di Iran," kata McCaul.

Jika militer AS meluncurkan serangan di Iran, "Saya percaya bahwa presiden perlu menghadap badan ini terlebih dahulu guna meminta kewenangan baru" untuk menggunakan kekuatan, kata McCaul. "Tapi bukan itu yang sedang kita hadapi".

Pemungutan suara DPR menandai pengerahan wewenang yang jarang dilakukan Kongres, yang juga memberlakukan pembatasan pada keterlibatan AS dalam perang yang dipimpin Arab Saudi di Yaman tahun lalu setelah jurnalis yang berbasis di AS, Jamal Khashoggi, tewas dalam pembunuhan mengerikan di konsulat Arab Saudi di Turki. Trump langsung memveto pembatasan itu.

DPR, yang dikontrol Partai Demokrat, meloloskan resolusi terpisah tak mengikat soal Iran pada Januari, beberapa minggu sebelum Senat menyetujui resolusi Kaine. Dua pertiga suara di DPR dan Senat, yang dikendalikan fraksi Republik, dibutuhkan untuk menihilkan veto yang diperkirakan akan digunakan Trump.

Kaine memuji hasil pemungutan suara di DPR.

"Selama bertahun-tahun, Kongres telah melepaskan tanggung jawabnya menyangkut perang, tetapi sekarang mayoritas bipartisan di Senat dan DPR sudah menjelaskan bahwa kita tidak boleh terlibat dalam permusuhan dengan Iran tanpa suara Kongres," katanya dalam sebuah pernyataan.

Undang-undang "tidak mencegah presiden untuk membela Amerika Serikat terhadap serangan segera," tetapi sebaliknya "menuntut bahwa keputusan soal apakah kita akan melakukan serangan dan mengirim pasukan kita ke misi berbahaya hanya bisa diambil setelah ada musyawarah yang serius dan suara Kongres," kata Kaine lagi. "Kalau Presiden Trump serius tentang janjinya untuk menghentikan perang tanpa akhir, ia akan menandatangani resolusi ini menjadi undang-undang."

Dalam pernyataan soal kebijakan pemerintah, Gedung Putih mengatakan resolusi itu harus ditolak "karena berupaya menghalangi kemampuan presiden untuk melindungi" para diplomat, pasukan, sekutu dan mitra AS, termasuk Israel, dari ancaman terus-menerus yang ditimbulkan oleh Iran dan para proksinya, termasuk kelompok-kelompok milisi dan petempur asing di Suriah.

"Iran memiliki sejarah panjang dalam menyerang Amerika Serikat dan pasukan koalisi baik, secara langsung maupun melalui proksi-proksinya," kata Gedung Putih. Kantor Presiden Trump itu juga mengatakan resolusi kongres tersebut bisa menghambat kemampuan Trump untuk melindungi pasukan dan kepentingan AS di kawasan itu.
"Resolusi bersama ini waktunya tidak tepat dan salah arah. Pengesahan oleh Kongres bisa merusak kemampuan Amerika Serikat untuk melindungi warga Amerika yang Iran selalu ingin serang," kata Gedung Putih.

Teheran membalas serangan AS terhadap jenderal utamanya, Qassem Soleimani, dengan meluncurkan rudal ke dua pangkalan militer di Irak yang menampung pasukan Amerika. Lebih dari 100 tentara AS mengalami cedera otak traumatis akibat serangan itu, kata Pentagon.

Demokrat dan Republik sama-sama mengkritik pemaparan yang diberikan pemerintah Trump, tak lama setelah serangan drone dilakukan. Mereka mengatakan pejabat-pejabat AS memberikan informasi yang tidak jelas soal Iran kemungkinan sedang merencanakan serangan, namun tidak keterangan yang penting.

Kaine telah sekian lama mendorong agar wewenang kongres soal konflik militer ditegaskan kembali. Atas permintaan para senator dari Partai Republik, ia menghapus kalimat awal yang menargetkan Trump. Kaine kemudian mendukung pernyataan umum bahwa Kongres memiliki kekuatan tunggal untuk menyatakan perang. Resolusi tersebut juga mengarahkan Trump untuk menghentikan penggunaan kekuatan militer terhadap Iran atau bagian-bagian pemerintahan negara itu tanpa persetujuan dari Kongres. Resolusi memuji Trump karena membunuh Soleimani, yang telah lama dianggap sebagai teroris oleh AS.

"Tidak ada yang meratapi kematian Soleimani. Tidak ada," kata Ketua Mayoritas DPR Steny Hoyer, asal Demokrat-Maryland. "Bukan itu maksud RUU ini."

Resolusi itu "adalah tentang Konstitusi kita, wewenang badan ini untuk menyatakan atau tidak menyatakan perang," tambah Hoyer. "Perwakilan rakyatlah yang seharusnya memutuskan perang, bukan presiden -- presiden mana pun, Demokrat atau Republik. Ini soal tanggung jawab kita."