Kongres Demokrat 2020 Tidak Sah, Sampai Impor Bibit Ayam

Syahrul Ansyari
·Bacaan 3 menit

VIVA - Sejumlah pemberitaan mewarnai kanal news di portal VIVA.co.id, Minggu, 21 Maret 2021. Berita terpopuler di tempati oleh kabar dari Partai Demokrat.

Disebutkan bahwa kongres partai tersebut pada 2020 tidak sah. Padahal, kongres itulah yang memenangkan AHY menjadi ketua umum secara aklamasi.

Berita kedua yang terpopuler adalah soal Kasat Reskrim Sikka terjaring razia di sebuah kafe. Namun, Polda NTT mengklaim kalau sang Kasat Reskrim bukan terciduk.

Berita ketiga yang terpopuler adalah mengenai jaksa AF, yang disiarkan menerima suap dalam kasus Habib Rizieq Shihab. DIa kini mendekam di Lapas Porong.

Selain tiga berita di atas, masih ada dua berita lain yang juga menjadi perhatian para pembaca. Pertama, begal motor yang babak belur diamuk warga Depok.

Kemudian kedua, anggota Komisi VI menyebut impor bibit ayam harus sesuai UU Cipta Kerja.

Berikut 5 berita terpopuler di kanal news VIVA.co.id sepanjang Minggu, 21 Maret 2021:

1. Kongres Demokrat 2020 Dinilai Tidak Sah, Bertentangan dengan UU Parpol

Dinamika kisruh Demokrat saat ini salah satunya masih menunggu sikap dari Kementerian Hukum dan HAM terkait status kepengurusan hasil kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara. KLB yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum itu mendapat perlawanan dari kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pakar Hukum Hendra Karianga menganalisis kemungkinan besar kepengurusan KLB Demokrat pimpinan Moeldoko bisa disahkan Kemenkumham.

Dia juga menyoroti perhelatan Kongres 2020 yang tak merujuk Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011. Beberapa poin yang dipersoalkan seperti tak ada pembahasan pengesahan jadwal, tak ada pengesahan tata tertib, hingga tak adanya laporan ketua umum tentang pertanggung jawaban keuangan serta program kerja.

Baca selengkapnya di sini.

2. Kasat Reskrim Sikka Terjaring Razia di Kafe, Polda NTT: Sedang Tugas

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Sikka, Iptu Wahyu Agha Ari Septyan disebut-sebut terciduk. operasi yustisi yang menyasar sejumlah tempat hiburan malam di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Sabtu 20 Maret 2021 malam.

Operasi Yustisi dilakukan oleh tim gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja, TNI, dan Polri. Terkait hal ini, Polda NTT meluruskan kabar tersebut. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda NTT, Komisaris Besar Polisi Rishian Krisna mengklaim kalau Kasat Reskrim Polres Sikka bukan terciduk.

Baca selengkapnya di sini.

3. Jaksa AF yang Dijadikan Materi Hoax Kini Mendekam di Lapas Porong

Mantan jaksa berinisial AF kini jadi bahan obrolan lagi di tengah masyarakat, juga di dunia maya. Musababnya, sebuah video yang mengaitkan dirinya dengan terdakwa Muhammad Habib Rizieq Shihab beredar di dunia maya.

Kejaksaan Agung menyebut AF adalah mantan jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang dipidana karena kasus suap pada 2016 lalu.

Baca selengkapnya di sini.

4. Mau Rampas Motor Mahasiswa, Begal Babak Belur Diamuk Warga Depok

Pelaku begal babak belur diamuk warga di kawasan Jalan Meruyung, Kecamatan Limo, Depok, Jawa Barat, pada Sabtu, 20 Maret 2021. Aksi main hakim sendiri itu berhenti setelah polisi tiba di lokasi kejadian.

Kapolsek Limo, Komisaris Polisi Tata Irawan, menuturkan pelaku diketahui berinisial MR. Ia terkepung masa saat hendak merampas motor dua orang mahasiswa.

Baca selengkapnya di sini.

5. Anggota Komisi VI: Impor Bibit Ayam Harus Sesuai UU Cipta Kerja

Anggota Komisi VI DPR RI, Singgih Januratmoko mendesak Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menetapkan impor sumber bibit ayam atau grand parent stock (GPS) mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 5 tahun 2021. Aturan ini merupakan turunan dari Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Menurutnya, kebijakan pengaturan alokasi atau kuota impor di Kementerian Pertanian (Kementan) sudah tidak relevan karena tidak sejalan dengan UU Cipta Kerja. Ia mengatakan, untuk menciptakan keadilan berusaha di bidang perunggasan, pemerintah harus segera menata ulang kebijakan yang ada.

Baca selengkapnya di sini.