KontraS Protes Pernyataan Priyo Soal Peristiwa Petrus

Jakarta (ANTARA) - Pernyataan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso terkait kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia 1965-1966 dan peristiwa penembakan misterius (petrus) 1982-1985 mendapatkan kecaman dari penggiat HAM, bahkan Komisi untuk Korban Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) akan melakukan protes secara resmi kepada DPR.

"Priyo patut dijadikan sebagai tokoh ancaman kemanusiaan di Indonesia. Dia mewarisi karakter orde baru. KontraS akan protes resmi ke DPR," kata Koordinator KontraS, Haris Azhar, di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, Priyo Budi Santoso, di DPR mengatakan, membuka kasus pelanggaran HAM pada masa lalu tidak akan menyelesaikan masalah. "Nanti zaman Ken Arok juga diungkit," ujar Priyo.

Haris mengatakan, membuka sejarah lama itu penting untuk membangun garis batas, apa yang salah dan apa tidak, siapa yang salah siapa yang tidak salah di masa lalu. Dengan demikian kita tahu siapa yang bisa diajak membangun negeri dan apa yang tidak boleh diulangi, seperti kekerasan, katanya.

Menurut dia, Priyo bicara seperti itu karena dia dari Golkar, dimana partai berlambang pohon beringin itu berkontribusi besar dalam banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

"Priyo mewakili kepentingan Golkar untuk diselamatkan dari penghukumannya atas kesalahan di masa lalu. Priyo juga tidak mengerti UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, bahwa ada kewajiban hukum untuk menuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu. Usul saya, Priyo bertemu saja dengan keluarga korban yang anaknya dihilangkan, dibunuh dan disiksa di masa lalu," papar Haris.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Alvon Kurnia Palma, menilai pernyataan yang disampaikan Priyo ngaco dan mengancam proses penegakkan hukum dan HAM.

"Pelanggaran HAM harus diusut secara tuntas agar hak korban dapat dipulihkan dalam mekanisme restitusi dan rehabilitasi. Mekanisme yang dapat dipakai, ya..melalui pengadilan HAM ad hoc, dimana diatur dalam UU Pengadilan HAM," ujarnya.

Meski dalam aturan itu disebutkan, apabila ada pelanggaran HAM meski melalui mekanisme politik terlebih dahulu.

Alvon pun menyayangkan pernyataan Priyo karena sebagai wakil rakyat seharusnya bisa merepresentasikan korban, yakni memberikan peluang bahwa hak korban harus dilindungi dalam suatu kasus bukan malah membatasi dan cenderung menutupi yang pada hulunya memberikan impunitas terhadap pelaku pelanggaran, bahkan kejahatan HAM. (tp)


Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.