Korban Dugaan Pencabulan Anak Kiai Jombang Minta Hak Ganti Rugi

Merdeka.com - Merdeka.com - Para korban dugaan kekerasan seksual Moch Subchi Azal Tsani alias MSAT (42), putra dari Kiai Muchtar Mu’thi, pengasuh Pondok Pesantren Shiddiqiyah, Kecamatan Ploso, Jombang berencana meminta hak restitusi. Upaya tersebut, nantinya diharapkan dapat memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan dari perkara tersebut.

Permintaan ganti rugi para korban dugaan pencabulan MSAT ini ini diungkapkan oleh para pendamping korban.

Direktur Women Crisis Center Ana Abdilah, yang juga pendamping para korban dugaan pencabulan MSAT menyatakan, saat ini pihaknya masih berkonsentrasi untuk memulihkan para korban dari tersangka MSAT.

Selain memikirkan soal kepulihan, ia juga tengah memikirkan pelaku juga dihukum untuk membayar restitusi atau ganti rugi kepada para korban, baik secara materiil maupun imateriil. Berapa jumlah ganti rugi yang diminta? Ana menyebut hal itu tergantung dari perhitungan yang dikomunikasikan secara terbuka antara korban dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

"Restitusi itu menjadi wewenang LPSK dan sudah diatur oleh negara. Jaksa bisa mendapatkan dokumen terkait restitusi itu (berkoordinasi dengan) LPSK," ujarnya, Senin (11/7).

Hal senada disampaikan oleh pendamping korban lainnya, Nun Sayuti. Ia menyatakan, pihaknya tengah meminta pada jaksa agar para korban ini bisa mendapatkan hak restitusi atau hak pengganti atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku.

"Kita akan minta pada jaksa agar korban-korban ini bisa mendapatkan hak restitusi. Hak restitusi ini adalah hak pengganti daripada pelaku kepada korban. Untuk jumlah dan lain-lain nanti akan dikomunikasikan dengan jaksa dan LPSK," ungkapnya.

Ia menambahkan, sesuai dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, para korban disebutnya memiliki hak untuk meminta restitusi atau pengganti atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku kekerasan seksual. Perhitungan restitusi yang diminta, akan dihitung dengan melibatkan korban, jaksa dan LPSK.

"Korban kekerasan seksual ini tentu dia berhak untuk meminta (restitusi). Perhitungannya akan melibatkan korban, jaksa. LPSK, dan banyak lembaga negara lainnya. Nanti jaksa yang memuat nya dalam tuntutan, jaksa minta pertimbangan dari korban dan LPSK, untuk menentukan nilainya. Bukan gugatan terpisah," tegasnya. [fik]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel