Kordinasi Penanganan Covid-19 Buruk

·Bacaan 3 menit

VIVA – Poin besar yang telah kita lihat bersama atas penanganan covid-19 gelombang ke dua ini di Indonesia ditangani secara antiklimaks. Pasalnya bahwa amburadulnya kordinasi internal antar birokrasi para petinggi negara ini terlihat dari kurang akuratnya penanganan PPKM Darurat.

Semula dapat kita perhatikan penanganan covid-19 di-handle oleh Satgas Covid19 yang perjalananya bisa dibilang baik kalau menurut saya. Hal ini terlihat dari beberapa kasus serta penanganannya dapat ditangani dengan baik serta proporsional.

Legitimasi unsur sosial dengan ekonomi bisa berjalan seiring dengan penyebaranya yang semakin masif kala itu. Namun hal itu berbeda kini, varian terbaru virus corona versi Delta nyatanya menjadi ancaman nyata dengan kasus kematian serta penanganan medis tidak dapat diantisipasi secara efektif serta efisien.

Kasus yang mencolok ada pada daerah DKI Jakarta dan Jateng. Dua kawasan ini juga nyaris menjadi sorotan para awak media dengan masyarakat plus benarnya statement netizen Indonesia dengan kaitan isu politis yang semerbak di tengah efek pandemi yang lagi gahar-gaharnya.

Karpet merah menuju tahun 2024 syarat akan makna ditengah keterpurukan Indonesia yang sulit mengendalikan masyarakat dalam mentaati prokes. Benar saja, masyarakat Indonesia yang imunitasnya tidak kuat cepat atau lambat akan juga merasakan efek nyata dari corona apalagi versi terbarunya gampang penularanya.

Kita sudah tahulah siapa yang ada di DKI dan Jateng. Mereka merupakan kandidat terkuat yang akan mendapatkan gelaran karpet merah itu. Sudahlah, menurut kami selaku kawulo alit (masyarakat kecil) yang terpenting Indonesia bisa terus ada pemimpinya karena sesuai penuturan Hujatul Islami Imam Ghozali bahwa sebaik-baiknya negara itu adalah yang mempunyai pemimpin walaupun kita tidak bisa menjamin keadilan pemimpin tersebut.

Di samping itu, case berikutnya adalah panitia corona fase dua ini yang langsung di-handle oleh Menko. Tepatnya, untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ini Pak Luhut diserahi wilayah Jawa-Bali sedangkan Luar Jawa-Bali oleh Pak Airlangga.

Kelar sudah urusan Satgas Covid-19 yang dalam perjalananya telah memberikan banyak kenangan kepada kita apalagi waktu jumpa pers yang kadang menyebutkan statement gokil. Tentu kita masih ingat keseruanya di tengah Covid-19 lagi bertebaran ada opsi hiburan sekaligus mendapatkan info ter-update.

Kini, penanganan PPKM Darurat wilayah Jawa-Bali dan luarnya menjadi pembanding dari kinerja sebelumnya dari Satgas covid-19. Pertanyaanya adalah apakah Panitia bentukan terbaru ini akan punya corak manajemen tersendiri dengan PSBB yang dinakhkodai oleh para pemimpin daerah untuk mendapatkan acc dari Menteri Kesehatan ataukah sama saja?

Jelasnya, perbedaan antara keduanya lebih pada bottom-up dan top-down . Bisa jadi posisi Satgas Covid-19 menjadi data centre saja sementara real actio-nya oleh para Menko dalam narasi PPKM Darurat serta PSBB sebelumnya.

Oleh karenanya, belajar dari PSBB lalu adalah masalah kordinasi antar pemimpin daerah dengan pusat. Keyword-nya adalah hindari missmatch dalam penanganan corona, lepaskanlah seluruh sekat warna-warni almamater politik kepentingan dari segala hajatan besar kedepan.

Sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah adalah harapan terbesar rakyat untuk dapat lari dari kenyataan covid-19 untuk kesekian kalinya. Rakyat sudah barang tentu bored hanya sebagai penghias rumah mereka karena segalanya dikerjakan dari rumah. Lebih tidak untung lagi bagi sebagian masyarakat yang menggantungkan rezeki dari efek mobilitas masyarakat seperti halnya para PKL dan tempat makan. Semoga pandemi ini lekas berakhir, jangan lupa terus patuhi prokes seraya perbanyak bersabar, istighfar, dan berdo'a kepada Allah SWT.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel