Korea Isyaratkan Hentikan Rekrut Pelaut Indonesia

  • Dahlan pun Tidak Berdaya Tagih Dividen Freeport  

    Dahlan pun Tidak Berdaya Tagih Dividen Freeport  

    Tempo
    Dahlan pun Tidak Berdaya Tagih Dividen Freeport  

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyatakan tak bisa berbuat banyak jika PT Freeport Indonesia tetap menolak menyetor dividen. Alasannya, suara pemerintah dalam rapat umum pemegang saham sangat kecil dibandingkan pemegang saham lainnya. (Baca: Freeport dan PLN Belum Setor Dividen) …

  • Singapura jadi raja pemberi utang ke Indonesia Rp 582,4 triliun

    Singapura jadi raja pemberi utang ke Indonesia Rp 582,4 triliun

    Merdeka.com
    Singapura jadi raja pemberi utang ke Indonesia Rp 582,4 triliun

    MERDEKA.COM. Bank Indonesia (BI) mengeluarkan data terbaru mengenai utang luar negeri Indonesia. Per Februari 2014, utang luar negeri Indonesia tembus USD 272,1 miliar atau setara dengan Rp 3107,4 triliun. utang ini terdiri dari utang luar negeri pemerintah dan bank sentral sebesar USD 129 miliar serta utang luar negeri swasta sebesar USD 143 miliar. ... …

  • IHSG Ditutup Naik ke Posisi 4.897 Poin

    Antara

    Jakarta (Antara) - Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis, ditutup melanjutkan penguatannya ke posisi 4.897 seiring dengan ekspektasi kinerja emiten kuartal I tahun ini positif. IHSG BEI naik sebesar 24,04 poin atau 0,49 persen ke posisi 4.897,05. Sementara itu, indeks 45 saham unggulan (LQ45) menguat sebesar 6,18 poin (0,75 persen) ke level 829,60. ... …

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Korea Selatan memberi sinyal akan menghentikan perekrutan pelaut Indonesia karena banyaknya yang kabur dari kapal perikanan mereka.

Presiden Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Hanafi Rustandi dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan, para pelaut Indonesia lalu bekerja secara ilegal di darat, yakni di berbagai perusahaan di Korea Selatan.

"Pemerintah Indonesia harus segera mencari solusi, seperti pembenahan sistem perekrutan dan penempatan pelaut sesuai aturan internasional," kata Hanafi.

Menurut dia, kaburnya sejumlah pelaut Indonesia itu akibat kerasnya kehidupan di kapal perikanan. Penyebab lain, mereka tidak mendapat perlindungan dan kesejahteraan yang memadai, sehingga mereka memilih lari dari kapal dan bekerja di darat meski dengan status tenaga kerja ilegal atau "illegal workers".

Berdasar informasi yang diterima KPI dari Prof Kim Soo-Il, Advisor KBRI di Korea, jumlah pelaut Indonesia yang lari terus meningkat, jika sistem perlindungan pelaut yang bekerja di luar negeri tidak segera diperbaiki.

Sekretaris Pimpinan Pusat KPI Sonny Pattiselano menambahkan, kaburnya pelaut Indonesia dari kapal perikanan Korea karena mereka tidak mendapat perlindungan yang memadai.

Selain tidak dilengkapi dengan perjanjian kerja laut (PKL), pelaut juga banyak yang gajinya di bawah standar.

Pelaut Indonesia yang bekerja di kapal-kapal perikanan umumnya sangat memprihatinkan, karena tidak mendapat perlindungan dan kesejahteraan yang memadai.

Penyebabnya, karena belum ada regulasi yang jelas tentang tata cara dan proses rekrut pelaut ke luar negeri. Akibatnya, banyak pelaut menghadapi masalah di luar negeri, seperti gaji tidak sesuai standar, perlakuan kasar, dan masalah lainnya.

"Akar masalahnya di dalam negeri, seperti regulasi, keseriusan pejabat melaksanakan aturan, dan menghilangkan tarik menarik kepentingan sektoral," ujar Sonny.

KPI berharap Menteri Perhubungan segera menerbitkan peraturan tentang "Ship Manning Agency" sebagai petunjuk teknis PP No.20/1020 tentang Angkutan di Perairan.

Peraturan ini sekaligus sebagai acuan bagi "manning agency" (perusahaan pengawakan kapal) dalam merekrut pelaut yang akan bekerja di dalam dan luar negeri.

Selama ini, menurut Sonny, banyak pelaut perikanan diberangkatkan ke luar negeri tanpa PKL dan buku pelaut. Berdasarkan ketentuan Dirjen Perhubungan Laut, setiap pelaut yang akan bekerja di luar negeri harus memiliki PKL dan buku pelaut.

Namun, ketentuan ini sering diabaikan "manning agency" atau PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta) yang juga menempatkan pelaut ke luar negeri.

Ia juga menyoroti pihak Imigrasi di bandar udara yang meloloskan pelaut ke luar negeri jika mereka menunjukkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) tanpa menunjukkan persyaratan memiliki PKL dan buku pelaut.

Kelonggaran mendapat KTKLN ini menyebabkan pelaut tidak mendapat perlindungan maksimal. "Jika, mereka mendapat masalah di luar negeri, tidak ada yang mau bertanggung jawab, sehingga banyak pelaut telantar di luar negeri," ujar Sonny Pattiselano. (ar)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...