Korea Utara Akan Terima Dua Juta Vaksin padahal Tak Tercatat Ada Kasus

Mohammad Arief Hidayat, BBC Indonesia
·Bacaan 2 menit
Kim Jong Un pada parade militer di Pyongyang pada 14 Januari lalu.
Kim Jong Un mengeklaim Juli lalu, Korea Utara berhasil mengatasi pandemi.

Korea Utara belum memastikan satu pun kasus COVID-19 namun akan menerima hampir dua juta dosis vaksin AstraZeneca dari jaringan global distribusi Covax.

Pemerintah Korea Utara sempat menutup perbatasan negara itu tahun lalu sebagai bagian dari langkah menekan penularan dari luar.

Tetapi para pakar internasional menyatakan keraguan mereka bahwa negara itu bebas COVID-19, karena wabah sempat terjadi di dekat perbatasan.

Fasilitas Covax akan mengirimkan 1,9 juta dosis vaksin Oxford AstraZeneca melalui lisensi yang diberikan kepada Serum Institute of India, produsen vaksin terbesar dunia, menurut laporan Covax.

Covax, yang menyimpan vaksin untuk negara-negara berkembang, dipimpin oleh aliansi GAVI, organisasi kesehatan dunia, WHO, koalisi kesiapan epidemi dan inovasi, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations serta badan PBB untuk dana anak-anak, Unicef.

Menurut situs WHO, Korea Utara belum melaporkan satu pun kasus COVID-19 sampai saat ini.

Korea Utara adalah satu dari sedikit negara yang belum melaporkan kasus COVID-19 ke WHO.

Turkmenistan adalah satu-satunya negara yang memiliki perbatasan darat dengan negara lain yang juga belum melaporkan adanya kasus.

Kim Jong Un klaim negaranya berhasil atasi pandemi

warga Pyongyang
Warga Pyongyang dalam parade militer pada 14 Januari lalu.

Tetapi sejumlah kalangan meragukan klaim Korea Utara dan Turkmenistan bebas COVID-19 karena reputasi negara dengan sensor ketat.

Awal tahun lalu, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menutup perbatasan dengan China, dan sejak itu menerapkan karantina wilayah di sejumlah wilayah di negara itu dalam upaya mencegah penularan virus corona.

Sementara Juli lalu, Kim Jong Un, menyebut negaranya "berhasil dengan gemilang" dalam menghadapi pandemi dan mengatakan negaranya berhasil "mencegah virus ganas dan mempertahankan stabilitas".

Langkah tersebut diperkirakan menyebabkan dampak lebih parah terhadap perekonomian negara yang telah dalam kondisi rentan.

Kebijakan Korea Utara yang ingin swasembada menyebabkan keraguan apakah negara itu akan berpartisipasi dalam program vaksinasi global.