Korea Utara Nilai Rencana Kebijakan Joe Biden sebagai Upaya untuk Bermusuhan

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Pyongnyang - Korea Utara mengecam rencana kebijakan Presiden AS Joe Biden karena bersiap untuk mengungkap strateginya untuk berurusan dengan Pyongyang dan program nuklirnya.

Kementerian luar negeri Korea Utara mengatakan komentar baru-baru ini dari Washington menunjukkan Biden berniat mempertahankan "kebijakan bermusuhan", demikian seperti dikutip dari BBC, Minggu (2/5/2021).

Awal pekan ini, Biden menyebut program nuklir Korea Utara sebagai "ancaman serius" bagi keamanan global.

Gedung Putih mengatakan dia berencana untuk mengambil pendekatan "yang dikaji ulang" ke Korea Utara.

Juru bicara Jen Psaki mengatakan pada hari Jumat bahwa tinjauan kebijakan AS telah selesai dan menyarankan Biden telah belajar dari pengalaman empat administrasi sebelumnya yang telah mencoba, dan gagal, untuk membuat Korea Utara meninggalkan program senjata nuklirnya.

"Kebijakan kami tidak akan fokus pada pencapaian tawar-menawar besar, juga tidak akan bergantung pada kesabaran strategis," katanya, mengatakan bahwa sebaliknya AS akan mengejar "pendekatan praktis yang dikaji ulang yang terbuka untuk dan akan mengeksplorasi diplomasi" dengan Korea Utara sambil membuat "kemajuan praktis" pada peningkatan keamanan bagi AS dan sekutunya.

AS diperkirakan akan menjamu Jepang dan penasihat keamanan nasional Korea Selatan untuk diskusi tentang peninjauan segera.

Respons Korea Utara

Presiden Joe Biden berpidato didampingi Wakil Presiden Kamala Harris dan Ketua DPR Nancy Pelosi di Kongres, US Capitol, Washington, Amerika Serikat, Rabu (28/4/2021). Pidato pertama Joe Biden di depan Kongres kali ini khusus hanya untuk undangan. (Melina Mara/The Washington Post via AP, Pool)
Presiden Joe Biden berpidato didampingi Wakil Presiden Kamala Harris dan Ketua DPR Nancy Pelosi di Kongres, US Capitol, Washington, Amerika Serikat, Rabu (28/4/2021). Pidato pertama Joe Biden di depan Kongres kali ini khusus hanya untuk undangan. (Melina Mara/The Washington Post via AP, Pool)

Dalam sebuah pernyataan yang diusung di media negara pada hari Minggu, kementerian luar negeri Korea Utara menyebut presiden Biden berkomentar tentang program nuklirnya - dalam pidato kepada Kongres minggu ini - "tidak dapat ditoleransi" dan "blunder besar".

"Pernyataannya jelas mencerminkan niatnya untuk terus menegakkan kebijakan bermusuhan terhadap DPRK [Korea Utara] seperti yang telah dilakukan oleh AS selama lebih dari setengah abad," kata Kwon Jong-gun, dari Departemen Urusan AS Kementerian Luar Negeri.

Sebuah pernyataan kementerian luar negeri yang terpisah mengatakan komentar sebelumnya yang mengkritik situasi hak asasi manusia Korea Utara menghina martabat pemimpin Kim Jong-un dan menunjukkan AS "girding dirinya untuk unjuk rasa habis-habisan".

Biden mengatakan kepada sesi bersama Kongres, menandai 100 harinya menjabat, bahwa program nuklir Korea Utara, bersama dengan Iran, menghadirkan "ancaman serius bagi keamanan Amerika dan keamanan dunia".

Dia menambahkan: "Kami akan bekerja sama dengan sekutu kami untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh kedua negara ini melalui diplomasi serta pencegah tegas."

Tidak jelas komentar mana yang merujuk pada hak asasi manusia pernyataan Pyongyang, tetapi Washington Post melaporkan bahwa Gedung Putih diperkirakan akan menunjuk utusan khusus untuk hak asasi manusia di Korea Utara segera.

Washington mengatakan telah berusaha melakukan kontak diplomatik dengan Korea Utara sejak pertengahan Februari.

Ini memainkan pengujian Korut terhadap rudal jarak pendek bulan lalu, mengatakan itu adalah "aktivitas militer normal" dan "bisnis seperti biasa".

Hingga saat ini, Pyongyang belum mengakui Joe Biden sebagai presiden AS yang baru.

Biden menyebut Tuan Kim sebagai selama kampanye pemilihannya dan mengatakan perlucutan senjata nuklir Korea Utara harus terjadi sebelum sanksi ekonomi yang melumpuhkan yang dijatuhkan oleh AS dan PBB dapat dilonggarkan.

Tak lama sebelum Biden datang ke kantor, Mr Kim memberikan pidato di mana ia menggambarkan AS sebagai "musuh terbesar" negaranya dan mengumumkan ambisi untuk memperluas gudang senjata nuklirnya. Tetapi dia juga menambahkan bahwa dia tidak "mengesampingkan diplomasi".

Pendahulu Biden, Donald Trump, menjadi presiden AS pertama yang menjangkau langsung Mr Kim - bertemu dengannya tiga kali. Namun, mereka gagal mencapai kesepakatan apa pun untuk mengakhiri program senjata nuklir atau sanksi.

Simak video pilihan berikut: