Korupsi bioremediasi, 3 petinggi Chevron terancam 20 tahun bui

MERDEKA.COM, Tiga petinggi PT Chevron Pacific Indonesia terancam dibui selama 20 tahun dalam kasus dugaan korupsi proyek bioremediasi tanah lahan penambangan minyak di Kecamatan Minas, Kabupaten Siak dan Duri, Provinsi Riau.

Dalam dakwaan terpisah, tiga petinggi perusahaan minyak asal Amerika Serikat itu yakni Manajer Lingkungan Sumatera Light North (SLN) dan Sumatera Light South (SLS) Endah Rumbiyanti, Ketua Tim SLN Kabupaten Duri Propinsi Riau Widodo, Ketua Tim SLS Minas dan Koordinator Tim Penanganan Isu-Isu sosial Kukuh Kertasafari, diduga melakukan proyek bioremediasi fiktif terhadap lokasi eksplorasi penambangan minyak.

Proyek bioremediasi itu dilakukan antara 2009 sampai 2012 di Wilayah Operasi SLS Minas di Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, dan Wilayah Operasi SLN di Duri, Provinsi Riau.

"Atas dasar laporan masyarakat, Endah, Kukuh, dan Widodo secara tidak sah telah menetapkan 28 lahan tidak terkontaminasi minyak seolah-olah terkontaminasi minyak (COCS)," kata jaksa penuntut umum Supracoyo saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (20/12).

Atas hasil laporan itu, pengolahan limbah dengan cara bioremediasi tidak dilakukan secara benar. Pada saat itu, PT CPI sudah menyewa dua kontraktor buat melakukan bioremediasi, yaitu PT Sumigita Jaya dan PT Green Planet Indonesia.

Menurut jaksa, kedua perusahaan tidak memenuhi kualifikasi buat melakukan proses bioremediasi sesuai dengan Kepmen Lingkungan Hidup Nomor 128 tahun 2003. Tetapi ongkos pekerjaan PT Sumigita Jaya dan PT Green Planet Indonesia tetap dibayarkan PT CPI.

Ternyata setelah penyidik melakukan uji laboratorium, hasilnya tahan tersebut bukan merupakan tanah terkontaminasi minyak sehingga tidak perlu dilakukan bioremediasi. Uji laboratorium ini dilakukan tim ahli yaitu Edison Effendi, Bambang Iswanto, dan Prayitno.

Ketiganya dianggap mengetahui izin PT CPI untuk melaksanakan pekerjaan bioremediasi telah berakhir dengan penetapan 28 lokasi lahan terkontaminasi minyak yang ternyata fiktif. Akan tetapi Kukuh memberikan laporan kepada Endah Rumbiyanti jika bioremediasi telah dilaksanakan dengan benar dan pekerjaan itu juga sudah dibayarkan PT CPI.

"Semua ganti rugi pembebasan tanah-tanah tersebut dibebankan kepada negara melalui mekanisme cost recovery sebesar Rp 5,4 miliar)," ujar Supracoyo.

Sesuai dengan ketentuan Production Sharing Contract (PSC) tanggal 15 Oktober 1992, pembebanan biaya cost recovery kegiatan bioremediasi kemudian dilaporkan setiap tiga bulan kepada BP Migas. Kemudian, PT CPI akan mendapat ganti rugi biaya yang telah dikeluarkan kepada PT Sumigita jaya dan PT Green Planet Indonesia sebesar USD 6,9 juta.

Atas perbuatan mereka, Endah Rumbiyanti, Kukuh Kertasafari, dan Widodo dijerat dengan pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 64 KUHP.

Sementara, dakwaan subsider, ketiganya diduga melanggar adalah pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 64 KUHP.

Sumber: Merdeka.com
Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.