KPH Mukomuko mengarahkan warga ikut perhutanan sosial

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu mengarahkan warga yang telanjur menanam sawit tanpa izin atau ilegal dalam kawasan hutan di daerah ini, untuk mengikuti program perhutanan sosial sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Sesuai aturan kita ada perhutanan sosial, kami arahkan ke situ," kata Kepala KPH Kabupaten Mukomuko Aprin Sihaloho dalam keterangannya, di Mukomuko, Kamis.

Ia mengatakan hal itu terkait dengan solusi terhadap sejumlah warga yang telanjur menanam sawit dalam kawasan hutan tanpa izin atau ilegal di daerah ini.

KPH setempat selain mengarah warga mengikuti program perhutanan sosial, juga membuat laporan kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang mengikuti program ini.

"Kami telah menyampaikan kepada warga termasuk yang jual beli kawasan Hutan Produksi Air Rami untuk mengikuti program perhutanan sosial serta konsekuensi hukum bagi warga yang tidak mau mengikuti program ini," ujarnya.

Ia mengatakan, pihaknya tahun 2021 mengusulkan warga yang tersebar pada delapan desa di daerah ini sebagai penerima program perhutanan sosial di lahan seluas 12 ribu hektare kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sebanyak delapan desa tersebut, yakni Desa Lubuk Talang, Desa Serami Baru, Desa Retak Mudik, Desa Lubuk Bento, Desa Air Bikuk, Desa Lubuk Selandak, dan Desa Lubuk Bangko.

"Warga yang tersebar di delapan desa ini menanam sawit tanpa izin di Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh II," ujarnya lagi.

Terkait dengan kriteria dan persyaratan penerima program ini adalah tanaman kelapa sawit yang sudah berusia di atas lima tahun dan luas lahan yang diusahakan maksimal seluas lima hektare.

Ia mengatakan, warga yang mendapatkan program ini diberikan hak untuk mengelola lahan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan selama 35 tahun dan bisa diperpanjang selama 35 tahun lagi.

Ia menambahkan, ada dua desa, yakni Desa Karya Mulya dan Tunggang yang telah mendapatkan program perhutanan sosial atau hutan kemasyarakatan di lahan seluas 203 hektare dalam kawasan hutan.

"Lokasi hutan yang digarap oleh warga dua desa ini di plasma eks PT Agrecinal, perusahaan perkebunan kelapa sawit, kemudian kami minta perusahaan melepaskan lahannya untuk warga," ujarnya pula.
Baca juga: Gubernur: Pelestarian hutan harus perhatikan masyarakat di kawasan
Baca juga: KUPS Maju Lestari, jatuh bangun kembangkan produk di tengah pandemi

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel