KPK ajak jajaran Pelindo bangun tata kelola pelabuhan berintegritas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak jajaran PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo untuk membangun tata kelola pelabuhan yang berintegritas.

"Upaya perbaikan tata kelola pelabuhan harus dibarengi dengan peningkatan integritas seluruh instansi yang terlibat dalam pelayanan tersebut agar sistem untuk meminimalisasi tingkat kerentanan korupsi dapat berjalan optimal, salah satunya melalui bimtek antikorupsi hari ini," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dikutip dari keterangan tertulisnya pada Rabu.

Hal itu disampaikannya saat memberi sambutan dalam kegiatan bimbingan teknis (bimtek) antikorupsi di Kantor Pusat Pelindo, Jakarta, Rabu yang diselenggarakan oleh KPK. Kegiatan itu bertujuan membangun kepedulian dan perilaku antikorupsi pada ekosistem dunia usaha BUMN.

Di hadapan direksi dan pegawai Pelindo, Nawawi juga mengungkapkan soal biaya logistik pelabuhan di Indonesia yang masih relatif tinggi.

Baca juga: KPK: Digitalisasi wujudkan program yang komprehensif dan terintegrasi

Berdasarkan temuan tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), hal itu dipicu oleh beberapa faktor di antaranya birokrasi dan layanan di pelabuhan laut yang belum terintegrasi dan tumpang tindih, terlalu banyak instansi pemerintah yang terlibat, dan buruknya koordinasi.

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa sejak KPK berdiri hingga saat ini, sebanyak 1.425 orang telah diproses oleh KPK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 362 orang pelaku tindak pidana korupsi berasal dari pelaku dunia usaha.

Oleh karena itu, Nawawi meminta segenap jajaran direksi dan pegawai Pelindo untuk berkomitmen dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Sementara pada pembukaan kegiatan bimtek, Wakil Direktur Utama Pelindo Hambra menjelaskan Pelindo selalu berkomitmen dalam upaya penegakan tata kelola perusahaan. Isu penegakan integritas, tata kelola, antikorupsi, dan anti-gratifikasi menjadi prioritas bagi perusahaan.

Ia mengatakan setelah proses penggabungan, Pelindo merupakan operator pelabuhan terbesar di Indonesia. Pelindo menyadari semakin besar perusahaan akan semakin banyak hal-hal yang perlu diperhatikan termasuk dalam pengimplementasian nilai-nilai antikorupsi.

"Komponen ini adalah hal yang penting dan perlu dipahami secara rinci dan seksama. Kami berharap dengan kehadiran para pakarnya di kegiatan ini, semakin membawa Pelindo ke pembenahan kebijakan tata kelola yang lebih baik dan mendorong penguatan pelabuhan bersih," ujar Hambra.

Ia mengapresiasi KPK karena telah menggelar bimtek untuk mengedukasi para pelaku dunia usaha, khususnya BUMN agar tetap mengedepankan persaingan usaha yang berintegritas melalui kualitas pelayanan publik juga membangun kepedulian perilaku antikorupsi pada ekosistem usaha BUMN.

Ia membeberkan beberapa hal yang telah Pelindo lakukan dalam mewujudkan "pelabuhan bersih", salah satunya telah dilakukan penandatanganan pakta integritas bersama para "stakeholder" dalam rangka mewujudkan pelayanan operasional pelabuhan yang bersih dan bebas dari pungutan liar (pungli).

"Upaya membangun ekosistem tata kelola yang baik tidak lah mudah sehingga kami perlu bimbingan dari KPK dalam pelaksanaannya dan hari ini merupakan salah satu dari upaya membangun ekosistem tersebut," ucap Hambra.

Baca juga: Wabup Mamberamo Tengah minta maaf usai dorong kamera wartawan
Baca juga: KPK menahan Wakil Ketua DPRD Tulungagung
Baca juga: KPK mengonfirmasi Mardani Maming soal pengalihan IUP di Tanah Bumbu

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel