KPK akan Selesaikan Korupsi Heli AW-101 Meski Puspom TNI Setop Penyidikan

Merdeka.com - Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelesaikan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Helikopter Agusta Westland (AW-101). KPK menyatakan masih berusaha melengkapi pemberkasan kasus tersebut.

"Sejauh ini KPK masih terus melengkapi pemberkasannya, kami masih terus menyelesaikan proses penyidikan perkara ini, sekali pun kita tahu ada di penegak hukum lain sudah menghentikan penetapan tersangka di dalam perkara ini," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (11/5).

Ali menyatakan pihak lembaga antirasuah tak akan berhenti mengusut kasus ini meski Puspom TNI menghentikan proses penyidikan dalam kasus yang sama. Menurut Ali, proses penyidikan di KPK dengan Puspom TNI berbeda.

"Tentu penghentian proses penyidikan itu tidak mutlak, dalam arti bahwa pasti ada klausul jika kemudian ditemukan ada bukti-bukti baru, ada indikasi-indikasi menguat di dalam proses penyidikan, tentu bisa dibuka kembali," kata Ali.

Ali menyebut tim penyidik KPK terus mencari bukti baru lainnya untuk membantu Puspom TNI. Ali meyakini, suatu saat Puspom TNI akan kembali membuka penyidikan kasus ini jika menemukan bukti baru yang kuat. Dengan begitu, Ali menyebut para tersangka dalam kasus ini bisa diseret hingga ke meja hijau.

"Oleh karena itu maka penyidikan di KPK tetap dilanjut, dan kami pastikan akan bawa ke proses persidangan. Nanti infonya akan kami sampaikan kembali," kata Ali.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal segera mengumumkan tersangka baru kasus dugaan korupsi pengadaan Helikopter Agusta Westland (Heli AW-101) oleh TNI Angkatan Udara (AU). Pengumuman tersangka dilakukan berbarengan dengan upaya paksa penangkapan atau penahanan.

"Pengumuman tersangka akan dilakukan nanti apabila proses penyidikan dirasa cukup dan dilakukan upaya paksa penahanan," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (23/3).

KPK dan TNI membongkar dugaan korupsi pengadaan helikopter AW-101 oleh TNI AU. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Direktur Utama PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka.

PT Diratama Jaya Mandiri diduga telah membuat kontrak langsung dengan produsen Heli AW-101 senilai Rp514 miliar. Namun, pada Februari 2016 setelah meneken kontrak dengan TNI AU, PT Diratama Jaya Mandiri menaikkan nilai jualnya menjadi Rp738 miliar.

Dalam kasus ini Puspom TNI juga menetapkan beberapa tersangka lain. Mereka adalah Wakil Gubernur Akademi Angkatan Udara Marsekal Pertama Fachri Adamy selaku pejabat pembuat komitmen atau kepala staf pengadaan TNI AU 2016-2017, Letnan Kolonel TNI AU (Adm) berinisial WW selaku pejabat pemegang kas, Pembantu Letnan Dua berinisial SS selaku staf Pekas, Kolonel FTS selaku kepala Unit Layanan Pengadaan dan Marsekal Muda TNI SB selaku asisten perencana kepala staf Angkatan Udara.

Selain menetapkan sebagai tersangka, KPK dan TNI juga menyita sejumlah uang sebesar Rp7,3 miliar dari WW. Puspom TNI bahkan sudah memblokir rekening PT Diratama Jaya Mandiri sebesar Rp139 miliar.

Namun belakangan TNI menghentikan penyidikan terhadap mereka. TNI beralasan tak memiliki bukti yang cukup untuk melanjutkan penyidikan kasus tersebut.

Reporter: Fachrur Rozie [ray]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel