KPK Bantah Rilis 11 Nama yang Terjaring di OTT Edhy Prabowo

Fikri Halim, Edwin Firdaus
·Bacaan 2 menit

VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah telah merilis nama, inisial atau jabatan para pihak yang turut diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT), Rabu, 25 November 2020.

Diketahui, tim Satgas KPK menangkap 17 orang, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersama istrinya Iis Rosita Dewi. Selain itu, turut diamankan sejumlah pejabat KKP dalam OTT yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta dan Depok, Jawa Barat itu. Edhy dan para pihak itu diringkus lantaran diduga terlibat dalam transaksi suap terkait penetapan izin ekspor benur alias bayi lobster.

Informasi mengenai OTT terhadap Edhy Prabowo dan sejumlah pihak kemudian berkembang liar. Bahkan, terdapat pesan berantai yang menyebut inisial dan jabatan para pihak yang ditangkap dengan mengatasnamakan Plt Jubir KPK, Ali Fikri.

"Kami tidak pernah merilis 11 inisial nama atau jabatan para pihak yang turut diamankan dalam penangkapan dini hari ini di Bandara Soetta," kata Ali Fikri kepada awak media, Rabu petang.

Baca juga: Sektor Properti Melambat Pengaruhi Kinerja Industri Turunannya

Ali mengimbau siapa pun untuk tidak menyebarkan informasi yang tidak benar. Di sisi lainnya, KPK meminta masyarakat untuk bersabar dengan proses hukum yang berjalan.

KPK saat ini sedang memeriksa para pihak yang diamankan dan memiliki waktu 1x24 jam sejak OTT untuk menentukan status hukum mereka. Ali memastikan, KPK akan menyampaikan secara resmi informasi mengenai OTT tersebut dalam konferensi pers malam nanti.

"Kami minta para pihak tidak menyebarkan informasi yang tidak benar dan mengimbau agar publik menunggu hingga keterangan resmi dapat kami sampaikan dalam konferensi pers malam ini," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pun masih menunggu informasi dari KPK terkait penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Edhy ditangkap oleh KPK, setibanya di Bandara Soekarno-Hatta pascakunjungan kerja ke Amerika Serikat pada Selasa tengah malam, 24 November 2020.

"Kami masih menunggu informasi resmi dari pihak KPK mengenai kondisi yang sedang terjadi," kata Sekretaris Jenderal KKP, Antam Novambar, dalam keterangan tertulisnya, Rabu 25 November 2020.

Antam menegaskan, KKP menghargai proses hukum yang sedang berjalan di lembaga antirasuah tersebut. "Kami menghargai proses hukum yang sedang berjalan," ujar Antam.