KPK Bantarkan Penahanan Mantan Wali Kota Cilegon

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk membantarkan (menangguhkan) penahanan Aat Syafaat.

Aat adalah tersangka kasus dugaan korupsi dalam pembangunan Dermaga Kubangsari di Cilegon, Banten.

Pembantaran penahanan mantan Wali Kota Cilegon, didasari faktor kesehatan Aat yang sedang menurun dan harus menjalani rawat inap.

"Benar, yang bersangkutan dibantarkan per Senin (28/5/2012) malam ini," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, ketika dikonfirmasi wartawan melalui pesan singkatnya, Senin malam.

Pembantaran terhadap Aat, lanjutnya, dilakukan hingga yang bersangkutan dinyatakan sembuh oleh dokter yang menangani.

"Kabarnya yang bersangkutan menderita jantung. Pembantaran dilakukan sampai yang bersangkutan sembuh menurut dokter," jelas Johan.

Pembantaran merupakan kebijakan penyidik memberikan suatu keistimeaan bagi tersangka yang ditahan sebelumnya. Namun, harus dengan dasar yang sesuai peraturan, seperti alasan kemanusiaan karena tahanan sakit parah dan memerlukan rawat inap di suatu RS.
Kendati hal itu dilakukan, tetap tidak dihitung sebagai masa tahanan. Aat terpaksa dilarikan ke rumah sakit (RS) pagi tadi, lantaran kesehatannya terganggu.

Diungkapkan pengacara Aat, Maqdir Ismail, Aat sejak pukul 10.00 WIB dibawa ke Rumah Sakit Jantung Binawaluya, Jakarta.

"Sejak Sabtu sudah sesak napas," kata Maqdir saat dikonfirmasi wartawan petang tadi.

Maqdir menjelaskan, pada Senin pagi kondisi Aat semakin menurun. Sehingga, pihak Rutan Cipinang menghubungi keluarga.

Berdasarkan hasil diagnosa dokter, Aat mengalami penyempitan pembuluh jantung, dan ada penurunan fungsi jantung. Selain itu, ginjal Aat juga dalam kondisi yang kurang baik.

"Kondisi Pak Aat enggak baik. Ada penurunan fungsi jantung. Makanya beliau dilarikan ke rumah sakit. Beliau banyak sekali penyakitnya. Stres mungkin (di tahanan), makin buruk kesehatannya," tutur Maqdir.

Dokter, papar Maqdir, menyatakan Aat harus menjalani rawat inap. KPK menahan Aat terkait perkara dugaan korupsi pembangunan dermaga Kubangsari di Cilegon, tahun anggaran 2010.

Dalam perkara ini, KPK sudah memeriksa sejumlah saksi, di antaranya Direktur Pelindo II Richard Joost Lino, dan Direktur Utama PT Krakatau Steel Fawzar Bujang.

Beberapa orang anggota DPRD Kota Cilegon juga pernah diperiksa sebagai saksi kasus ini. Sebelumnya, Aat menjabat Wali Kota Cilegon periode 2005-2010.

Saat menjabat sebagai Wali Kota Cilegon, Aat diduga telah memperkaya diri atau orang lain dalam proyek dermaga Kubangsari.

Menurut perhitungan KPK, negara rugi sekitar Rp 11 miliar dalam proyek dermaga Kubangsari, yang dikerjakan oleh PT Galih Medan Perkasa (GMP).

Aat dijerat pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Proyek dermaga Kubangsari berawal dari nota kesepahaman antara Pemerintah Kota Cilegon dengan PT Krakatau Steel mengenai tukar guling lahan.

Mengacu kesepakatan, lahan di kelurahan Kubangsari seluas 65 hektare diserahkan Pemkot Cilegon kepada PT Krakatau Steel, untuk pembangunan Krakatau Posco.

Sebagai gantinya, PT Krakatau Steel menyerahkan lahan seluas 45 hektare di kelurahan Warnasari kepada Pemkot Cilegon, untuk pembangunan dermaga. KPK kemudian menemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan oleh tersangka Aat pada proyek pembangunan dermaga. (*)

BACA JUGA

Terkini
Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.