KPK Beri Solusi Cara Penindakan Kasus Korupsi

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Kapolda Bali I Putu Jayan Danu Putra mengaku memiliki keterbatasan anggota saat mengusut kasus korupsi. Menurut dia, Bali hanya ada 74 personel yang dikhususkan menangani kasus rasuah.

Meski kekurangan personel, Polda Bali terus memaksimalkan penanganan kasus korupsi. Dalam lima tahun terakhir, total jumlah kasus rasuah yang telah selesai ditangani Polda Bali ada 119 kasus dari total 273 kasus.

"154 kasus masih proses sidik," ujar Putu dalam acara penguatan supervisi antara KPK dengan aparat penegak hukum di Bali melalui keterangan pers diterima, Selasa (5/10/2021).

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memberi solusi. Dia menyatakan, pengusutan perkara korupsi dapat disederhanakan dengan membuat ringkas perhitungan kerugian negara.

"Kami menyarankan tidak perlu dilakukan audit berkepanjangan. Cukup BAP hasil justifikasi penyidik dan ahli BPK atau BPKP," kata Alex.

Alex mengatakan, terkadang pihaknya juga kerap menemukan silang pendapat terkait perhitungan kerugian negara dalam kasus korupsi.

"Salah satu yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini adalah terkait perhitungan kerugian negara," tandas Alex.

Wamenkumham Beberkan Penyebab Sulitnya Membasmi Korupsi di Indonesia

Sejumlah karya komik dan ilustrasi antikorupsi digelar dalam pameran bertajuk AKU KPK ( Aksi Komik Untuk KPK) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (23/8). Pameran tersebut didukung oleh Persatuan Kartunis Indonesia (Pakarti). (Liputan6.com/Helmi Afandi)
Sejumlah karya komik dan ilustrasi antikorupsi digelar dalam pameran bertajuk AKU KPK ( Aksi Komik Untuk KPK) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (23/8). Pameran tersebut didukung oleh Persatuan Kartunis Indonesia (Pakarti). (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej membeberkan penyebab susahnya membasmi korupsi di Indonesia yang saat ini masih tinggi dan sulit diperangi. Dia mengatakan penyebabnya karena kesadaran hukum masyarakat Indonesia sifatnya masih heteronom.

Karena masih bersifat heteronom, menurut Eddy ketaatan yang timbul di masyarakat hanya karena adanya dorongan dari luar yaitu adanya sebuah aturan yang memerintah atau melarang, bukanlah dari dalam diri.

"Kita itu mau mentaati aturan, kita itu patuh terhadap aturan, karena ada suatu dorongan dari luar, bukan dari hati nurani," ujarnya saat acara Pembangunan ZI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Persiapan Desk Evaluasi Tim Penilai Nasional, di Graha Pengayoman Kemenkumham, Senin (4/10/2021).

Apa yang disampakannya, karena kesadaran orang Indonesia tidak melakukan korupsi bukan karena kesadaran internal diri melainkan karena adanya hukum yang melarang untuk korupsi. Sehingga apabila hukum tentang korupsi itu dicabut, maka korupsi akan berjalan kembali.

Lantas, Eddy membandingkan dengan masyarakat di Jepang dimana orang mentaati hukum sebagai bagian dari dorongan nurani sendiri atau bersifat otonom. Sehingga apabila aturan tentang larangan korupsi di Jepang dicabut, orang Jepang tetap tidak akan melakukan korupsi.

"Orang Jepang, seandainya aturan tentang korupsi dicabut, maka mereka tetap tidak akan melakukan tindakan korupsi," ujarnya.

Menurut Guru Besar Hukum UGM itu, kesadaran otonom itu akan muncul jika masyarakat memiliki integritas yang tinggi, sebagai kunci memerangi tindakan korupsi.

"Ketika berbicara mengenai integritas, berarti kita berbicara mengenai sumber daya manusia. Mengapa integritas ini menjadi amat sangat penting? Karena dengan integritas ini akan melahirkan kesadaran hukum yang bersifat otonom, bukan heteronom," ujarnya.

Selain integritas, kata kunci lainnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Ketiga kata kunci itu mutlak dalam pemberantasan korupsi di seluruh kementerian dan lembaga.

"Tiga kata kunci ini, integritas, transparasi dan akuntabilitas adalah keniscayaan bagi kementerian maupun lembaga jika hendak membangun zona integritas dalam rangka Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)," katanya.

Kemudian, Eddy menjelaskan, tiga kata kunci tersebut di atas adalah amanat konvensi PBB terkait United Nations Convention against Corruption mengenai antikorupsi tersebut adalah integritas, akuntabilitas, dan transparansi.

Deret Panjang Anggota DPR & DPRD Terjerat Korupsi

Infografis Deret Panjang Anggota DPR & DPRD Terjerat Korupsi. (Liputan6.com/Triyasni)
Infografis Deret Panjang Anggota DPR & DPRD Terjerat Korupsi. (Liputan6.com/Triyasni)
Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel