KPK Cegah 3 Orang ke Luar Negeri Terkait Korupsi Barang Darurat Covid-19

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencegah 3 orang bepergian ke luar negeri. Pencegahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.

"KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk melakukan pelarangan ke luar negeri selama 6 bulan ke depan terhitung sejak tanggal 26 Februari 2021," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (29/3/2021).

Ali mengatakan ketiga orang yang dicegah itu memiliki peran penting dalam kasus ini. Menurut Ali, pencegahan dilalukan demi kepentingan pemeriksaan kasus ini. Setidaknya, ketika dipanggil penyidik mereka sedang tidak berada di luar negeri.

"Sehingga dapat kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik KPK," kata Ali.

Sayangnya Ali belum mengungkapkan indentitas ketiga orang yang dicegah itu. Namun, Ali memastikan pihaknya bakal menyampaikan detail perkara dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

"KPK memastikan akan menyampaikan detail perkara dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidikan cukup dan kemudian upaya paksa penahanan terhadap para tersangka dimaksud dilakukan," katanya.

Diberitakan, KPK tengah membuka penyidikan baru kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid 19 pada Dinas Sosial Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.

"KPK telah selesai melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya kecukupan alat bukti maka benar saat ini KPK telah menaikkan ke tahap penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Bandung Barat," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (16/3/2021).

Umumkan Tersangka setelah Ada Upaya Paksa

Ali belum bersedia membuka lebih jauh detail kasus baru yang tengah didalami oleh tim penyidik lembaga antirasuah. Namun dia tak menampik pihaknya sudah menetapkan tersangka untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya itu.

"Uraian lengkap dari kasus ini dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka belum dapat kami sampaikan kepada publik secara terbuka," kata Ali.

Ali mengatakan, berdasarkan keputusan dari pimpinan KPK era Komjen Pol Firli Bahuri, pengumuman penetapan tersangka dalam proses penyelidikan dan penyidikan terbuka akan dilakukan pihak KPK saat adanya upaya paksa.

"Pengumuman tersangka akan disampaikan saat tim penyidik KPK telah melakukan upaya paksa penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan," kata Ali.

Ali menyebut tim penyidik KPK masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan barang bukti dan keterangan pihak terkait dalam kasus ini. Dia berjani, KPK akan mengumumkan secara terbuka kepada publik pada saatnya nanti.

"KPK pastikan pada waktunya akan memberitahukan kepada masyarakat tentang konstruksi perkara, alat buktinya dan akan dijelaskan siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya," kata Ali.

Saksikan Video PIlihan Berikut Ini:

Mantan Kadis DPKAD Pemkot Bandung Herry Nurhayat (kanan) tiba di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/6/2020). Herry akan menjalani persidangan secara online terkait dugaan korupsi pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2012-2013. (merdeka.com/Dwi Narwoko)
Mantan Kadis DPKAD Pemkot Bandung Herry Nurhayat (kanan) tiba di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/6/2020). Herry akan menjalani persidangan secara online terkait dugaan korupsi pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2012-2013. (merdeka.com/Dwi Narwoko)