KPK Datangi Kantor PDIP dan PPP, Ada Apa?

Bayu Nugraha, Edwin Firdaus
·Bacaan 3 menit

VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat mendatangi Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di Jakarta.

Kedatangan lembaga antikorupsi tersebut bertujuan mendorong komitmen PDIP dan PPP dalam menerapkan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).

Plt Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana mengatakan, praktik politik uang relatif marak dalam sistem politik di Indonesia. Hasil kajian dan survei yang telah dilakukan KPK beberapa tahun terakhir menunjukan, bahwa secara umum partai politik masih perlu membenahi pengelolaan internalnya.

Menurut Wawan, pihaknya memahami bahwa persoalan pendanaan merupakan salah satu permasalahan partai. KPK telah dan sedang mendorong peningkatan pendanaan partai yang berasal dari anggaran negara.

“Walaupun begitu, KPK juga ingin agar partai politik tak sekadar menerima dana, namun harus bersedia mengubah dirinya. Dalam konteks inilah KPK mendorong penerapan integritas partai melalui SIPP ini," kata Wawan, Rabu, 14 April 2021.

SIPP dilandasi hasil kajian KPK dan LIPI pada 2016 sampai 2017 yang menemukan lima masalah utama penyebab rendahnya integritas partai.

Kelima masalah itu yakni, belum ada standar etika partai dan politisi; sistem rekrutmen yang belum berstandar; sistem kaderisasi yang belum berjenjang dan belum terlembaga; masih rendahnya pengelolaan dan pelaporan pendanaan partai; dan belum terbangunnya demokrasi internal partai.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwijanto Sudjadi menambahkan, penerapan SIPP ini diharapkan menjadi solusi atas kelima permasalahan internal partai. Di dalam SIPP, kata Kumbul, terdapat lima komponen utama, ditambah 19 variabel dan 48 indikator, yang tercakup Tools of Assessment (ToA).

“Kami meminta partai politik berkomitmen mengisi ToA yang ada dalam Sistem Integritas Partai Politik. Caranya, partai membentuk satu tim yang terdiri atas minimal lima orang yang bertugas dalam pengisian ToA. Kami minta ada satu orang dari tim itu yang ditunjuk sebagai Liaison Officer (LO) untuk jadi PIC yang akan selalu komunikasi dengan kami,” kata Kumbul.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan, partainya mendukung KPK mendorong perbaikan sistem politik di Indonesia. PDIP, kata Hasto, akan terus mendukung KPK dan upaya pemberantasan korupsi, serta akan mempersiapkan pengisian ToA.

“PDIP punya tanggung jawab historis untuk mendukung KPK dan upaya pemberantasan korupsi. Kami akan mempersiapkan pengisian self-assessment ToA dalam SIPP dengan sebaik-baiknya. Aturan dan etika partai dijalankan dengan komitmen-komitmen seperti ini,” kata Hasto.

Sekjen PPP Arwani Thomafi menyatakan pihaknya berkomitmen mendukung penerapan SIPP. PPP, kata Arwani, mengajak KPK bekerja sama dalam upaya pencegahan korupsi lainnya, salah satunya mengundang KPK sebagai narasumber dalam sekolah politik PPP.

“Kami mendukung agar program SIPP bisa berjalan maksimal. Kita perlu jalan bareng bagaimana agar partai dimudahkan dalam memenuhi kelima prinsip SIPP ini,” kata Arwani.

Dalam kedua pertemuan itu, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kuswijayanto Sudjadi juga menegaskan, KPK minta PDIP dan PPP menyiapkan tim yang bertanggung jawab dalam pengisian ToA Sistem Integritas Partai Politik.

ToA nantinya akan digunakan sebagai indikator sejauh mana partai politik telah mengaplikasikan kelima komponen dalam SIPP. Nilai atau skor ToA SIPP ini rencananya akan diinformasikan kepada publik, sehingga masyarakat mempunyai landasan rasional penilaian tentang bagaimana partai politik membangun integritas partainya.

Baca juga: KPK Perpanjang Penahanan RJ Lino