KPK Didesak Panggil Sutan Bhatoegana  

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Yogyakarta, Oce Madril, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera memanggil pihak-pihak yang terkait dengan korupsi proyek pengadaan solar home system (SHS) atau pembangkit listrik tenaga surya di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun anggaran 2008.

»Fakta di persidangan harus menjadi dasar bagi KPK agar kasus ini tidak hanya berhenti di panitia pengadaan. Harus melebar ke aktor lainnya,” ujarnya ketika dihubungi, Kamis, 17 Januari 2013.

Dalam kasus itu, pejabat pembuat komitmen Kosasih Abbas dan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi di Kementerian ESDM, Jacob Purwono, didakwa memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi sehingga menimbulkan kerugian negara Rp 144 miliar. Dakwaan tersebut berkaitan dengan proyek pengadaan solar home system.

Dalam persidangan, terungkap ada keterlibatan Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, yang juga politikus Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana. Selain Sutan, ada juga keterlibatan legislator lainnya, seperti mantan anggota Komisi Energi dari Fraksi Golkar, Gusti Alamsyah, serta anggota Komisi Hukum dari PDI Perjuangan, Herman Hery. Bahkan kasus ini pun turut menyeret kerabat menteri ketika itu.

Oce memperkirakan KPK menunggu putusan hakim beserta pembuktiannya dalam kasus ini. Tapi dia tak setuju dengan strategi itu. »Informasi yang diperoleh jangan dibuang begitu saja,” ucap Oce. Menurut Oce, jika KPK menunggu lebih lama, efeknya justru tidak baik. »Masyarakat malah bisa jadi menduga-duga. KPK harus diingatkan,” kata dia.

Sutan Bhatoegana disebut pernah menemui Jacob. Dia diduga menitipkan PT Paesa Pasindo sebagai perusahaan pelaksana proyek. Perusahaan itu akhirnya dihadiahi satu proyek pembangunan PLTS di Sumatera Utara senilai Rp 7,8 miliar.

Padahal, Paesa tidak memiliki nilai tertinggi dalam tender, melainkan berada pada posisi kedua. Tapi, karena sudah menjadi titipan, Paesa ditetapkan sebagai pemenang. Sebagai balas budi, perusahaan itu memberi komisi kepada pejabat Kementerian Energi yang diterima oleh Kosasih senilai Rp 250 juta. Kementerian pun menyalurkan uang terima kasih kepada Sutan sebanyak Rp 50 juta.

Sutan sudah membantah informasi ini. Dia juga siap diperiksa KPK.

SATWIKA MOVEMENTI

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.